Izin Empat Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR Kritik Kebijakan Pemerintah

Kemarin (10/6) Bahlil menceritakan pada Rabu pekan lalu (4/6) Prabowo memberikan arahan terkait kegiatan pertambangan di Raja Ampat. Sehari setelahnya, Izin Usaha Perusahaan (IUP) untuk mengoperasikan pertambangan dihentikan.

Ada empat IUP di luar pulau Gag yang dihentikan, yakni PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Raymond Perkasa. Sejauh ini IUP yang masih dibolehkan adalah PT Gag Nikel karena telah memiliki RKAB pada 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998. “Saya harus sampaikan bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi. Yang lainnya di 2025 belum mendapatkan RKAB,” tutur Bahlil di Kantor Presiden. 

Lalu pada Senin lalu (9/6) Prabowo mengumpulkan rapat terbatas. Selanjutnya, Prabowo yang memutuskan IUP empat perusahaan dicabut. Bahlil menyatakan setelah keputusan itu, dia berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian Kehutanan untuk segera melaksanakan perintah Prabowo.”Arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat kami langsung mencabut empat IUP di Raja Ampat,” katanya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan IUP agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat. “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti.

 Mufti mengingatkan Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah sehingga aktivitas tambang sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat.

“Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa! Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga. Pemerintah yang membiarkan tambang masuk ke sana, sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita,” tuturnya.

Mufti pun mengingatkan, penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan tapi juga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 27 tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2.

Oleh karenanya, Mufti menyoroti bagaimana bisa izin tambang terbit di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi sebagian tambang berdekatan dengan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

“Bahkan bisa-bisanya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru menetapkan beberapa pulau kecil sebagai kawasan pertambangan yang sangat bertentangan dengan UU,” ujar Mufti.

Dia menyayangkan respons sejumlah pejabat yang terkesan membela aktivitas tambang lalu muncul narasi-narasi yang bertentangan dengan suara masyarakat asli Papua.

Mufti pun mengkritik respons Pemerintah yang dinilai terlalu reaktif namun lamban dalam menyikapi polemik tambang nikel di kawasan Pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya sebab penghentian sementara tambang baru dilakukan setelah tagar #SaveRajaAmpat menjadi perhatian publik di media sosial.  

“Ini bukan persoalan baru. Aturan tentang larangan tambang di pulau-pulau kecil sudah jelas, tapi tetap saja izin pertambangan dikeluarkan. Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bergerak,” ungkapnya.

Di samping perkara viral, Mufti menilai yang perlu menjadi pertanyaan adalah bagaimana izin-izin tambang di kawasan Raja Ampat bisa muncul.