Tak Sepakat dengan Anies soal Ordal, TKN Ungkit Putusan MK Kolektif Kolegial

Anggawira. (Istimewa)

JawaPos.com - Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan sempat menyoroti fenomena orang dalam (ordal) dalam debat pertama Pilpres 2024. Baginya fenomena ordal ini masih masif terjadi di era pemerintahan sekarang.

Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, tak sepakat dengan ucapan Anies. Dia bahkan mengungkit Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan komisaris di sejumlah BUMD DKI Jakarta merupakan bukti Anies menempatkan ordal di lingkaran kekuasaannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Keterangan di atas merupakan tanggapan Anggawira terhadap pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Tatak Ujiyati, yang menuduh dirinya memelintir informasi soal fenomena ordal yang dipertanyakan Anies kepada Prabowo Subianto pada debat lalu.

Baca Juga: Bupati Bogor Minta TNI-Polri Bantu Urusi Truk Tambang di Parung Panjang

"Bu Tatak kan juga orang dalam, TGUPP yang merangkap komisaris LRT, terus dipecat. Jadi apalagi yang harus dikomentarin, sudah terang-benderang kok, clean dan clear," kata Anggawira dalam keterangan tertulis, Selasa (19/12).

Anggawira, yang merupakan eks Juru Bicara Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertanyakan syarat dan kompetensi orang-orang yang mendapat jabatan di TGUPP dan BUMD.

"Saya juga orang yang mengetahui secara langsung, boleh diperiksa latar belakang orang dekat mas Anies yang menjadi komisaris di BUMD. Seharusnya mas Anies kritis terhadap dirinya sendiri, sebelum dia mengkritik orang lain,” jelasnya.

Di antara nama yang disebut oleh Anggawira sebagai orang dalamnya Anies adalah Geisz Chalifa, Thomas Lembong, dan Rene Suhardono yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Ada juga Usamah Abdul Aziz yang pernah menjabat Anggota TGUPP.

Baca Juga: Dari OTT Gubernur Maluku Utara, KPK Tangkap 15 Orang

"Rekrutmen TGUPP itu apa kompetensinya? Suka-suka Mas Anies aja kan. Dan penempatan mereka dalam BUMD-BUMD memang ada parameternya? Jadi saya rasa nggak usah naif juga,” kata Anggawira.

Dia pun menampik tuduhan ihwal dirinya membelokkan konteks soal fenomena ordal. Menurutnya, pernyataan Tatak tidak bisa lepas dari sudut pandang dan kepentingannya sebagai sosok yang mendukung Anies.

"Masing-masing kita punya kepentingan. Bu Tatak juga punya kepentingan. Tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa masing-masing kita punya perspektif dan cara pandang sesuai dengan positioning kita saat ini,” ujarnya.

Sebaliknya, Anggawira justru menyebut Anies lah yang telah memelintir konteks ordal, dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden. Padahal, putusan MK bersifat kolektif kolegial.

"Kalau soal MK dan lain sebagainya, sudah ada mekanismenya. Keputusan MK bukan keputusan tunggal, itu kan kolektif kolegial. Kalau memang itu salah, silakan ada proses hukum lagi. Jadi, mas Anies jangan membelokkan proses hukum itu jadi proses seolah-olah ada ordal. Nah ordalnya seperti apa, harus kita dudukkan persoalan ini secara objektif," pungkas Anggawira.

Editor: Bintang Pradewo