Klaim Ganjar Capres Lebih Baik, Hasto Sorot Kenaikan Anggaran Pertahanan

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan pokok menjadi sorotan PDI Perjuangan. Sebab, kenaikan harga kebutuhan bagi seluruh masyarakat itu disandingkan dengan kenaikan anggaran untuk pertahanan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia mengaku tidak sependapat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menambah utang negara untuk belanja alutsista. Padahal, bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan ekonomi terkait tingginya harga kebutuhan pokok.

Tidak tanggung-tanggung, nilai utang negara bertambah akibat membeli alutsista di tengah persoalan ekonomi rakyat mencapai Rp 386 triliun. "Kami sangat sedih ketika mendengar Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga bahan pokok rakyat justru dijawab oleh Pak Prabowo selaku Menhan dengan menambah pinjaman luar negeri sebesar Rp 386 triliun,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (17/12).

Hasto menekankan bahwa perang yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan menghadapi kemiskinan. Serta mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Sementara itu, tantangan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai menyebabkan krisis energi dan pangan. Serta, muncul ketegangan di Timur Tengah, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berdaya untuk mengatasinya.

Seharusnya, Pemerintah fokus dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Karena itu, dia menegaskan bahwa sosok kepemimpinan seperti Ganjar Pranowo sangat dibutuhkan. Sebab, Ganjar memiliki sikap tenang penuh kedewasaan tanpa konflik dan tidak membuat pernyataan kontroversial sebagaimana calon presiden (capres) lainnya.

"Pak Ganjar mampu menunjukkan jati dirinya sebagai nahkoda yang penuh ketenangan, nakhoda yg mampu mengatasi krisis dan nakhoda Indonesia yang tidak emosional," tegas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui anggaran belanja alutsista senilai Rp 386 triliun. Alokasi anggaran tersebut disepakati melalui hasil rapat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Jokowi dan Prabowo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada 28 November 2023 lalu.