Muncul Wacana Duetkan Ganjar-Anies, Hasto Sebut Wewenang Megawati untuk Memilih

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

JawaPos.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Prestasi Gemilang Timnas MMA Indonesia di Kejuaraan Asia, Sabet 1 Perak dan 3 Perunggu

Hasto kepada awak media di Jogjakarta, Selasa, mengatakan telah meminta pandangan Megawati soal wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah tersebut.

"Jadi itu disampaikan oleh Pak Said tetapi tadi saya juga meminta penjelasan Ibu ketua umum bahwa itu adalah ranah dari ibu ketua umum dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata dia.

Hasto mengatakan sosok yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat elektoral semata, melainkan dilihat kemampuan teknokratiknya pula.

"Kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, itu menjadi suatu hal yang sangat penting," ujar Hasto.

Tidak kalah penting, menurut dia, pendamping Ganjar harus dipastikan memiliki komitmen kuat terhadap keberagaman demi persatuan Indonesia. "Tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut itu," kata dia.

Sementara itu, kala ditanya soal kesesuaian karakter Anies Baswedan mendapingi Ganjar, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut nantinya akan disampaikan oleh Megawati.

"Akan disampaikan oleh ibu ketua umum setelah berdialog dengan ketua umum partai lain pada momentum yang tepat," kata dia.

Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Baca Juga: Lawan Arah, Pengendara Motor yang Tertabrak Truk di Lenteng Agung Bisa Dijerat Pidana

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)