Wewenang Jaksa Digugat ke MK, Komisi III DPR: Itu Pesanan dari Koruptor?

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso, mempertanyakan motivasi judicial review (JR) kewenangan Kejaksaan mengusut perkara korupsi?. Ia khawatir uji materi ini pesanan dari orang-orang yang terindikasi korupsi.

"Itu haknya, biarkan saja. Cuma, jika terkait pemberantasan korupsi dilakukan judicial review ini juga menurut saya motivasi yang bersangkutan apa, apakah ini pesanan dari para pelaku yang terindikasi korupsi," kata Santoso, Rabu (7/6).

Dipapakar Santoso, JR memang hak warga negara. Baik gugatan terhadap UU yang dinilai  melanggar hak konstitusional seorang warga maupun komunitas. Temasuk JR terhadap UU Kejaksaan. 

"Apakah penggugat menilai Kejagung dalam UU Kejaksaan melampaui kewenangan dan khawatir ada abuse of power," kata Santoso.

Saat ini, menurut Santoso, semua aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, berkomitmen  melakukan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, seharusnya lembaga yang bisa menyelidiki korupsi dikuatkan, bukan malah dikurangi, sehigga tidak ada  tindak korupsi yang lolos.

Baca Juga: Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, CBA: Presiden Harus Bersikap 

"Saat ini dengan tiga aparat penegak hukum saja masih ada kasus-kasus korupsi yang lolos," kata Santoso.

Karena itu, dengan tiga lembaga yang bisa menyelidiki perkara korupsi, maka semakin banyak yang mengawasi. 

"Kan begitu, jadi banyak penjaganya, yang sekarang saja ada tiga masih banyak yang menyimpang, apalagi jika itu dikurangi," kata Santoso.

Santoso meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih pro terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Termasuk, pencegahan yang sekarang dimiliki kewenangan itu oleh kejaksaan," ujar Santoso.

Sebelumnya, sejumlah advokat menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.

Menyatakan Pasal 30 (1) huruf d Kejaksaan bertentangan Pasal 28D (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Juga kewenangan jaksa Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frase 'atau kejaksaan' di UU Tipikor.