Giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan Dukung Penundaan Pemilu 2024

JawaPos.com - Ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah satu per satu menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Setelah ketum PKB Muhaimin Iskandar, kini giliran ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua MPR yang biasa disapa Zulhas itu sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Ia juga mengutarakan lima alasan yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan, agar pesta demokrasi nasional lima tahunan itu tidak digelar dua tahun lagi.

"Salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/2).

Alasan kedua, perekonomian di Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3 hingga 3,5 persen. Di samping itu, situasi masyarakat juga masih banyak yang kehilangan pekerjaan. Termasuk di kalangan pengusaha yang usaha-usahanya belum kembali pulih.

Apalagi, lanjutnya, saat ini kondisi dunia tengah memanas, yakni adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Hal tersebut pun dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian dalam negeri.

"Alasan ketiga soal perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," kata Zulhas.

Selain itu, persoalan keempat adalah anggaran pemilu yang sebaiknya dapat dilakukan efisiensi lebih baik dan dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

"Keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi," tuturnya.

Terkahir, lanjut Zulhas, di tengah situasi-situasi tersebut, penilaian dan persepsi masyarakat tentang kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru sangat tinggi. Berbagai survei menyebut angkanya di atas 73 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," tandas dia.

Diketahui, Wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden kembali oleh Muhaimin Iskandar. Tak berapa lama kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam audiensinya dengan warga di Pekanbaru, mengaku mendapat aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden.

Namun, Sejauh ini, PDIP, yang sebelumnya menolak keras opsi tersebut. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menegaskan sikap politik partainya yang menganggap wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

Ia juga mengatakan, sumpah presiden menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar ketentuan konstitusi mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," katanya.