Soal Politik Dinasti, Istana: Semua WNI Punya Hak Jadi Kepala Daerah

JawaPos.com - Setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka ikut serta dalam pemilihan calon wali kota (Pilwali) Solo, kini menantunya Bobby Nasution maju dalam Pilwali Medan. Dengan majunya Gibran Rakabuming Raka‎ dan Bobby Nasution, isu tak sedap pun muncul. Karena Jokowi diduga sedang melakukan politik dinasti.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan semua warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk menjadi kepala daerah. Bahkan, negara pun tidak melarangnya. "Hak politik kan semua orang memiliki hak politik kecuali kalau ada catatan hukum pernah dicabut hak politiknya. Apa hak politiknya dicabut," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (5/12).

Moeldoko mengatakan Gibran dan Bobby tidak pernah tersangkut masalah hukum yang mengakibatkan hak politiknya dicabut. Sehingga tak ada masalah bagi mereka. Maka, bebas saja Gibran dan Bobby mendaftar menjadi kepala daerah. "Hak politik seseorang dicabutkan ada hak itu orang-orang yang bermasalah dengan hukum, hak politiknya dicabutkan?" katanya.

Moeldoko mengatakan anggapan adanya politik dinasti juga perlu diluruskan. Jangan langsung menjustifikasi Jokowi sedang melakukan politik dinasti. "Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu aja ketentuannya. Rolenya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu tidak boleh. Semua orang punya hak politik yang sama," ungkapnya.

Sekadar informasi, ‎menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution, mengembalikan formulir pendaftaran untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan ke DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (3/12). Dia berharap mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng itu pada Pilkada 2020.

Formulir pendaftaran yang dikembalikan Bobby diterima langsung Sekretaris PDIP Sumatera Utara Sutarto didampingi sejumlah pengurus DPD PDIP Sumatera Utara. Permasalahan Kota Medan itu juga menjadi bahan pembicaraan Bobby dengan partai lain, seperti dengan Partai Nasdem dan Golkar. Pembicaraan itu juga dinyatakan sebagai persiapan dirinya maju dalam pencalonan Pilwali Kota Medan. Dia ingin melihat kemampuan dirinya sekaligus mencari tahu masalah Kota Medan.