Kecewa Berat, Anak Buah Habib Rizieq Resmi Mundur dari PBB

JawaPos.com - Novel Chaidir Bamukmin ‎resmi mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan juga caleg dari partai yang dinakodai oleh Yusril Ihza Mahendra. Suratnya itu sudah disampaikan ke DPP PBB sejak 11 Maret, kemarin.

"Saya telah mengundurkan diri secara resmi, saya juga sudah sampaikan surat pernyataan pengunduran diri ke DPP PBB," ujar Novel di kawasan Utan Kayu, Jakarta, Rabu (13/3).

Anggota Front Pembela Islam (FPI) ini beralasan pengunduran dirinya ini karena adanya perbedaan pandangan politik dengan PBB. Sehingga, ia mengaku tidak bisa bersama-sama berjuang. Terlebih, kata dia, soal komitmen menghentikan kriminalisasi ulama yang tidak terdengar dari partai Islam itu.

"PBB juga tidak ada itikad baik bersama-sama berjuang memulangkan Habib Rizieq. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir juga gagal dibebaskan," katanya.

Lebih lanjut Novel juga menegaskan, pihak-pihak yang selama ini  mendukungnya menjadi caleg bakal ia alihkan ke salah satu kader Partai Gerindra ‎yang juga berjuang menjadi caleg.

"Insya Allah, saya akan melimpahan kontribusi orang-orang saya, tim-tim saya, saya alihkan semuanya ke salah satu caleg Gerindra (DPRD DKI Jakarta) dapil 8," pungkasnya.

Sekadar informasi, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengaku tidak ada sanksi bagi Novel Bamukmin apabila mundur menjadi caleg PBB untuk Pileg 2019 ini.

Namun, Wahyu mengatakan, partai politik tidak dapat kembali mengajukan caleg baru. Selain itu, nantinya posisi caleg tidak dapat diisi oleh caleg lain. 

Tidak dapat digantikannya caleg ini diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat 2 dan 4 tentang pencalonan anggota legislatif dan dituangkan dan Surat Edaran KPU Nomor 31 terkait calon tidak memenuhi syarat pasca-penetapan DCT. 

Berikut isi Pasal 35:

(2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

(4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).