Sekjen PDIP Sindir Dugaan Mahar Rp 500 Miliar

JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyinggung isu mahar politik Sandiaga Uno sebesar Rp 500 miliar. Kabar itu diketahui berawal dari pernyataan elite Demokrat, Andi Arief.

Andi ketika itu mengatakan bahwa Sandi memberikan mahar setengah triliun kepada PKS dan PAN untuk memuluskan langkahnya menjadi cawapres Prabowo. Lantas bagaimana komentar kubu petahana?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, adanya dugaan pemberian mahar adalah cermin kemunduran demokrasi.

"Ketika menjadi cawapres harus keluarkan dana Rp 1 trilun itu merupakan kemunduran demokrasi. Bahkan saya bilang, itu cacatnya demokrasi kita," ujar Hasto saat ditemui di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut Hasto, adanya mahar politik untuk posisi cawapres membuktikan kalau partai mendengarkan aspirasi rakyat. Elite politik hanya semata-mata mementingan kepentingan pribadi atau golongan.

"Suara rakyat dikerdilkan dengan sebuah transaksi untuk mahar politik. Itu tidak boleh di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan ini," tegasnya.

Bahkan Hasto mengatakan, elite politik tidak boleh menjual suara rakyat hanya demi kepentingan pribadi atau golongan menjadi bagian dari pemerintah. Tujuannya agar demokrasi ini bisa tetap terjaga.

"Jadi jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis. Misalnya presiden, wapres, menteri, kapolri, panglima TNI. Semua harus bebas dari politik uang," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya kaget karena Prabowo melakukan hal yang di luar dugaan. Kata dia, Sandiaga Uno 'ngotot' menjadi cawapres Prabowo Subianto dengan membayarkan mahar.

Andi menambahkan, Sandiaga merayu Gerindra‎, PKS, dan PAN dengan imbalan uang sebesar Rp 500 milar guna memuluskan langkahnya menjadi cawapres Prabowo Subianto.