Arus Mudik 2018 Aman, Golkar Puji Proyek Infrastruktur Jokowi

JawaPos.com - Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot infrastruktur telah memberikan efek luar biasa. Salah satu manfaat yang dirasakan langsung adalah hadirnya jalur mudik darat di Pulau Jawa.

Misbakhun mengatakan, proses mudik Lebaran 2018 relatif sangat lancar dan minim  kendala serius. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya adalah jarak yang jauh antara kota-kota di Pulau Jawa kini bisa ditempuh para pemudik dalam waktu lebih singkat.

“Faktor kunci kelancaran arus mudik saat ini sampai H-1 adalah pembangunan infrastruktur jalan tol pada zaman Pak Jokowi. Rangkaian tol lintas pantura (pantai utara Pulau Jawa, red) menyambung rangkaian tol di Pulau Jawa,” ujar Misbakhun, pada JawaPos.com.

Legislator Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR menyebutkan kelancaran arus mudik Lebaran 2018 cukup  fenomenal. Sebab, sebelumnya persoalan klasik saat mudik Lebaran adalah kemacetan dari kota ke kota.

Sementara pada mudik Lebaran kali ini, kata Misbakhun, relatif sangat lancar. Meski ada kemacetan, katanya, tapi masih bisa diurai. Karena tol yang belum selesai 100 persen dioperasionalkan sebagai jalan tol fungsional dan berfungsi sebagai pengurai titik-titik kemacetan di beberapa daerah. 

Wakil rakyat asal Pasuruan itu menegaskan, pembangunan jalan tol yang begitu masif juga menjadi bukti bahwa Jokowi bekerja untuk seluruh rakyat. Kini, infrastruktur yang telah terbangun juga bisa dinikmati siapa saja. “Siapa pun bisa menikmati hasil kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi itu,” katanya. 

Selain itu, Misbakhun juga memuji proses pembangunan infrastruktur secara masif yang tak menyisakan skandal besar. Ditambah BUMN yang juga punya peran sangat signifikan dalam pembangunan infrastruktur.

“Yang menarik adalah tidak ada keterlibatan keluarga Pak Jokowi dalam proyek-proyek besar negara. Itu menjadi poin besar sendiri soal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur,” ujar Misbakhun. 

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama dua tahun berturut-turut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006 dan 2017.