Dinilai Rusak Demokrasi, Presiden Jokowi Diminta Hentikan Ide Mendagri

JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait rencana Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Plt gubernur berasal dari kepolisian. Menurut Dahnil, rencana menjadikan dua jenderal di korps bhayangkara sebagai pelaksana tugas di pucuk pimpinan eksekutif di daerah, akan menjadikan institusi kepolisian tidak sehat dan merusak tatanan demokrasi Indonesia.

"Tatanan demokrasi kita yang sudah berusaha menempatkan aparatur keamanan kepada tupoksinya dirusak dengan cara tersebut,” kata Dahnil, dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com Minggu (28/01).

Di era reformasi, masyarakat sudah berusaha mengubur Dwi Fungsi TNI, namun rencana Cahyo Kumolo tersebut seolah menyediakan arena seolah menjadikan arena untuk menghadirkan laku ‘Multifungsi Polri’, menyeret makin dalam kepolisian dalam pusaran political game.

“Meski Undang-undang tidak dilanggar terkait dengan rencana tersebut, terang banyak etika politik dan kenegaraan yang ditabrak oleh Pak Tjahjo Kumolo,” tegas Dahnil.

Atas adanya hal itu, Dahnil berharap, Presiden Jokow Widodo bisa menghentikan ide yang dicetuskan oleh poitisi PDI-P tersebut. “Jadi, penting Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dengan matang untuk membatalkan usulan Tjahjo Kumolo," tandasnya.

Nantinya, bila rencana penunjukan dua pejabat tinggi Polri tersebut menjadi pelaksana tugas gubernur dengan alasan untuk mengatasi kerawanan, maka Dahnil meminta agar Presiden mengganti Tjahjo sebagai Mendgari.

"Bila rencana itu tetap dilaksanakan, dan Pak Jokowi mengabaikan kritik publik, agaknya perlu Pak Presiden Joko Widodo mempertimbangkan  untuk mengganti Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Jenderal Polisi Aktif, karena jelang Pilkada serentak 2018 dan 2019, potensi kerawanan keamanan pasti terjadi" pungkasnya.