Masih Aman di Kabinet, Jokowi dan Airlangga Lakukan Deal Politik?

JawaPos.com - Polemik menteri rangkap jabatan masih terus menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Hal ini mencuat, karena 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan tidak boleh ada menterinya yang rangkap jabatan di Parpol.

Diketahui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi hal itu, ‎Pengamat politik dari Univeritas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menduga dipertahankannya Airlangga di kabinet, karena adanya kesepakatan poltik dengan Presiden Jokowi. Hal ini diduga karena Golkar sudah dari jauh-jauh hari mendukung Jokowi menjadi presiden di 2019 nanti.

"Deal politik tidak akan terhindarkan, itu pasti terjadi. Bisa juga tujuannya Jokowi dan Golkar saling mengamankan. Jokowi butuh tiket dari Golkar, dan Golkar butuh mendapat kekuasaan," ujar Ujang saat dihubungi, Sabtu (20/1).

Karena itu, dengan membiarkan Airlangga di kabinet juga akan berdampak langsung ke Presiden Jokowi. Meskipun dahulu di awal pembentukan kabinet, Jokowi dengan tegas tidak ingin orang-orang yang ada di dalam kabinetnya melakukan rangkap jabatan.

"Ini jadi preseden buruk, karena Presiden Jokowi mengingkari pernyataan dirinya sendiri. Ini indikasi tidak baik karena antara perbuatan dan perkataan harus sama dan sesuai," katanya.

Harusnya, diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, Presiden Jokowi bisa konsisten apa yang telah diungkapkannya dahulu. Apalagi ini memberikan contoh buruk kepada masyarakat.

"Siapapun pemimpinnya harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Jangan sampai Airlangga diperlakukan istimewa, karena partai-partai lain pasti akan marah juga walaupun tidak berani mengungkapkannya," kata Ujang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet diantaranya, Sekretaris Jenderal ‎Partai Golkar Idrus Marham diplot menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. 

Sementara Jenderal (Purn) Moeldoko akan menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kantor Presiden. Kemudian Jenderal TNI (Purn)  Agum Gumelar dilantik menjadi anggota Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi yang wafat beberapa waktu lalu.