Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 11 Desember 2017 | 09.00 WIB

Golkar Harus Berubah, DPD Harus Diberi Kebebasan

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi - Image

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

JawaPos.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyuarakan agar terjadi perubahan sistem politik di tubuh Golkar dengan sungguh-sungguh.


Dedi menilai, selama ini sistem yang ada bahwa semua keputusan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), mengakibatkan terbatasinya demokrasi di elemen-elemen Golkar.


"Undang-undang politik saja sentralistik bagaimana penentuan kepala daerah dari berbagai tingkatan ditentukan semua oleh pusat, sehingga ini menyandera proses demokrasi," Ujar Dedi di Manhattan Hotel, Jakarta, Minggu (10/12)


Dengan adanya kebijakan sentralistik ini, maka apabila terjadi kekisruhkan di DPP akan berimbas kepada pemilihan calon bupati, walikota, gubernur, dan lainnya. Seperti tragedi yang terjadi beberapa tahun silam bahwa ada dualisme di Golkar antara kubu Bali dan Ancol berefek hampir gagalnya partai ini mengikuti pemilihan umum.


Dedi mengharapkan setelah munaslub nanti, ada pendelegasian kepada DPD dari DPP untuk diberikan kebebasan dalam pemilihan calon gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya.


"Kepemimpinan Golkar pasca munaslub ini harus memelopori otonomisasi kepartaian," lanjut Dedi.


Dengan adanya kebebasan yang diberikan DPP, maka ketepatan dalam pemilihan calon bisa lebih terjaga. Pasalnya DPD lebih tahu tingkat elektabilitas calonnya di daerah dibandingkan DPP.


Menurut Dedi, DPP hanya perlu membuat aturan tentang persyaratan pemilihan calon untuk dijadikan panduan oleh DPD dalam menunjuk kadernya.


"Yang harus DPP lakukan adalah membuat panduan siapa yang memenuhi sarat sebagai wali kota, bupati, dan lainnya," ungkap Dedi.


Kemudian hal terakhir yang paling penting adalah Golkar tidak perlu memasukan kadernya yang sedang menjabat posisi-posisi penting pemerintahan ke dalam struktur partai. Menurut Bupati Purwakarta, hal ini dapat membuat kepemimpinan mereka lebih efektif.


"Membuka ruang fungsional orang yang berkarir di bidang politik struktur birokrasi seperti jabatan menteri, gubernur, bupati, wali kota tidak mesti menjadi ketua partai," pungkas Dedi.

Editor: Administrator
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore