Serbuan TKA Di Konawe Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

JawaPos.com - Pemerintah diminta   serius mencermati  banjirnya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, jumlah TKA asal negeri tirai bambu yang bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) itu tiga kali lipat jumlahnya dengan tenaga lokal.

"Serbuan TKA khususnya dari Tiongkok ini harus menjadi perhatian serius  pemerintah," tegas Anggota Komisi III DPR Adies Kadir kepada JawaPos.com, Senin (2/1).

Apalagi, diketahui penggajian yang diberikan sangat timpang jumlahnya. Dari informasi yang didapatkan JawaPos, TKA Tiongkok bisa dibayar hingga Rp 400 ribu per hari sedangkan pekerja lokal dibayar Rp 90 ribu.

"Karena apa? akan menambah kecemburuan sosial antara pekerja pribumi dan TKA khususnya dari China," sebut politikus Partai Golkar itu.

Persoalan TKA asal Tiongkok, menurutnya,  harus dibicarakan lintas kementrian sebagai eksekutif pelaku kebijakan dan juga DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengawasi jalannnya roda pemerintahan.

Serbuan TKA, lanjut Adies, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementrian Hukum dan Ham dalam hal ini Imigrasi sebagai garda terdepan mengawasi arus masuk dan keluarnya tenaga kerja asing tersebut. Namun juga menjadi tanggung jawab kemenakertrans, kemenkeu, kemendagri, kemenlu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPR serta tokoh masyarakat.

Adies mengaku  miris karena selama ini kesalahan seakan tertumpu kepada imigrasi seakan-akan banyak kebocoran TKA melalui pintu masuk ilegal. Padahal, semua pintu masuk resmi di Indonesia, baik melalui laut, darat dan udara pasti selalu tercatat dengan baik oleh pihak imigrasi.

"Dan kecil kemungkinan ada TKA yang masuk secara ilegal, karena mereka ke negara kita pasti melalui agen resmi," sebut dia.

Adies sangat yakin data yang ada di imigrasi adalah data yang paling valid di banding data yang dimiliki oleh kementrian tenaga kerja. Sebab, bisa saja perusahaan melaporkan datanya secara tidak jujur. 

"Masalahnya kan ada yang overstay kemudian tidak memperpanjang ijin tinggal dan berpindah-pindah tempat, apalagi kalau agennya yang membawa pasport dan dokumen lainnya kehilangan alamat TKA tersebut," pungkas pria kelahiran Balikpapan itu. (dna/JPG)