DPR Setuju Kenaikan Tunjangan, Tapi Belum Sekarang

JawaPos.com – Isu kenaikan tunjangan DPR RI dan gaji presiden masih menjadi topik hangat. Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan pendukung pemerintah sepakat menolak usulan kenaikan tunjangan

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Kading menilai, momentum kenaikan tunjangan DPR dan gaji presiden tidak terlalu tepat untuk dibahas saat ekonomi Indonesia sedang lesu. Kalau sampai dibiarkan akan menjadi bumerang bagi DPR RI.

"Jadi, sebaiknya jangan dilanjutkan. Ikuti kehendak publik," ujarnya saat menghadiri acara rakernas Partai Nasdem di Jakarta, Senin (21/9).

Ketika disinggung, apakah fraksinya bakal menerima tunjangan DPR dan gaji DPR jika ekonomi sudah membaik, pihaknya tak mengatakan secara pasti. "Kami akan kaji perkembanganya lebih dulu yang disesuaikan kebutuhan anggota dewan maupun institusi. Sebab, tak ada harga mati," terangnya.

Pihaknya mengaku, fraksinya tidak lantas menolak usulan tersebut. "Munafik juga kalau kami bilang menolak. Tetapi, saat ini lebih baik untuk tidak dilanjutkan saja," tandas Karding.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menambahkan, banyak yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Termasuk, soal perekonomian Indonesia yang kini sedang melambat. 

"Jangan seperti musik campur sari lah. Sekali-kali harus substantif," ujarnya tanpa menjelaskan apa maksudnya secara mendetail.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengimbuhkan kondisi Indonesia sedang terpuruk, tapi malah ada kenaikan tunjangan. "Sensitifitasnya rendah," sambungnya.

Dia menuturkan, sebaiknya dialokasikan ke tujuan lainnya. Misalnya, untuk meningkatkan pendapatan rakyat. "Presiden saja menolak gajinya naik. Belum saatnya lah, timingnya tidak tepat," ‎tandas eks ketua DPR itu. (rka/jpg)