JawaPos Radar | Iklan Jitu

Caleg Golkar: KPK Juga Tak Perlu Dapat Gaji Kalau Tak Capai Target

08 Desember 2018, 12:32:02 WIB | Editor: Kuswandi
Golkar
Ilustrasi: Partai Golkar (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan supaya DPR tidak mendapat gaji. ini akibat dinilai malas dalam menyelesaikan undang-undang (UU).

Menanggapi hal tersebut, pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengaku setuju dengan adanya usulan tersebut. Namun ide itu juga berlaku ke semuanya lembaga-lembaga. Jangan hanya DPR saja.

‎"Aku setuju saja kalau ada usulan itu‎. Tapi ide seperti itu harus dibikin standar, mulai dari presiden dan semua pejabat negara, sampai ke bupati kalau tidak mencapai terget," ujar Salang dalam diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/12).

"Artinya pendapatan itu disesuaikan dengan produktivitas. Saya kira itu ide yang baik. Tapi ini dibikin standar untuk semuanya ke lembaga negara," tambahnya.

Calon legislatif DPR Partai Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini menambahkan, pimpinan KPK kalau perlu juga tidak mendapatkan gaji ‎apabila target perkara yang sampai saat ini mangkrak tidak juga diselesaikan. Sehingga itu menjadi adil bagi semua pihak.

"Termasuk KPK juga. Jadi kalau perkara sekian yang ditangani tidak tercapai ya tidak terima gaji. Jadi bikin kayak gitu," katanya.

‎Dengan demikian tidak mendapat gaji ini akan menjadikan semua lembaga rajin atau produktif dalam menyelesaikan target.‎ Bukan hanya dibebankan kepada DPR saja.

"Kalau bikin gitu jadi ini menjadi menarik. Sehingga siapapun orang yang siap menjadi pejabat negara punya alat ukur yang jelas dalam menentukan capaian-capaian dalam setiap pekerjaan," ungkapnya.

‎Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyinggung soal integritas anggota DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU). Menurut dia, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji.

Sementara data dari Formappi dari 24 RUU yang semestinya dibahas di DPR pada masa sidang I tahun 2018/2019 hanya 16 yang masuk tahap pembahasan. Kemudian hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi UU.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up