Bela Andi Arief, Fadli Zon Beberkan Sejumlah Titik Lemah KPU

JawaPos.com - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Andi Arief soal tujuh kontainer kertas surat suara tercoblos masih mengundang pro dan kontra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjadi salah satu politikus yang ikut serta membela anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Menurut Fadli, apa yang telah diucapkan oleh Andi Arief di akun media sosialnya hanya ingin mengonfirmasi mengenai benar atau tidaknya kabar tersebut. Apalagi sampai disebutkan ada 7 kontainer di Tanjung Priok. Sebab, dia pun mendapatkan informasi yang serupa dengan Andi.

"Saya juga awalnya mencurigai hal itu terjadi. Tetapi cuitan Saudara Andi Arief setahu saya hanya minta itu untuk dicek. Jadi, melakukan konfirmasi. Saya kira tidak ada yang salah dengan hal itu," tukas Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (4/1).

Andi Arief, lanjut Fadli, tak pernah menyebut bahwa tujuh kontainer surat suara tercoblos benar-benar terjadi. Dia hanya meminta otoritas setempat untuk melakukan pengecekan.

Menurutnya, Fadli juga khawatir mengenai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, berkaca pada kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT), kerap mengalami perbaikan panjang. Sehingga harus benar-benar diperiksa mengenai kerawanan pemilu.

"Saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana mengenai DPT. Ini harus benar-benar diperiksa. Karena DPT mengalami hasil perbaikan I, hasil perbaikan II. Kita tahu, KPU sudah bekerja keras juga untuk menyisir data data yang sangat banyak masalah," ucap dia.

"Nah kita sekarang ini masih coba mengolah untuk melihat. Jangan sampai ada nama-nama ganda, manipulatif, dan invalid namun bisa masuk dalam DPT HP II. Itu kan masih dibuka peluang untuk membersihkan itu. Saya kira ini yang sangat rawan adalah persoalan DPT," sambungnya.

Tak hanya itu, Fadli juga meminta KPU untuk meningkatkan sistem sekuritas menjadi ISO 27001 dari IT yang selama ini digunakan. Pasalnya, website resmi instutusi besutan Arief Budiman itu kerap dibobol oleh peretas atau hacker.

"Kita perlu pastikan adalah IT KPU harus betul betul bebas dari intervensi. Harusnya menggunakan ISO 27001. Karena waktu Pilkada Jabar saja itu website KPU gampang sekali dijebol. Kita tidak mau lagi kejadian karena tidak ada proteksi yang kuat. Sehingga terjamin dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun," pungkasnya.