Novanto Ogah Dipenjara Sendirian, Banyak Duit Haram Ngalir ke Golkar?

JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya  Novanto diniliai sedang mencari pertolongan, karena tidak ingin terjerumus sendirian mendekam penjara. 

Karena itu, menurut  Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito, Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar.

“Sepertinya Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian," kata Arie, saat dihubungi, Minggu (25/3).

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi e-KTP mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan rapimnas 2012.

Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan, tentu akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

“Dalam konstelasi politik, jelas ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit," ujarnya.

Aliran uang haram e-KTP untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek e-KTP, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar. 

Novanto juga mengakui ada aliran uang di partainya sebesar Rp 5 miliar. Menurut dia, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai rapimnas Partai Golkar.

"Rp 5 miliar untuk Rapimnas," kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Selain untuk rapimnas, Partai Golkar juga diduga mendapat aliran uang hasil korupsi untuk penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas).

Selain itu, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Namun, Mekeng yang saat ini menjadi ketua Fraksi membantah turut mencicipi uang korupsi e-KTP.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar 1,4 juta dolar AS, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).

Mekeng menilai Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi.

"Kalau berbohong berarti sumpah palsu ya. Jadi saya anggap itu kebohongan publik yang dilakukan untuk menyelamatkan dirinya," ujar Mekeng, Kamis (22/3).

Sementara itu, dikonfirmasi pada waktu berbeda, mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjamin tidak ada uang korupsi e-KTP masuk ke partainya untuk pembiayaan rapimnas. Pada Rapimnas 2012, Aburizal menjabat ketua umum dan Novanto menjadi bendahara umum.