Ujian Middle Power: Seberapa Strategis Langkah Indonesia di Board of Peace?

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan penandatanganan keanggotaan Board of Peace dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (Medsos X)

JawaPos.com - Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) tidak sekadar langkah diplomatik biasa. Di tengah kompetisi geopolitik global yang semakin tajam, keputusan tersebut dinilai menjadi ujian nyata bagi posisi Indonesia sebagai middle power, kekuatan menengah yang selama ini mengusung politik luar negeri bebas aktif.

Dalam diskusi yang digelar Global Insight Forum (GIF), para peneliti menilai keanggotaan Indonesia di BoP harus dibaca dalam konteks pergeseran tata kelola global. Aliansi perdamaian itu dinilai membuka ruang pengaruh, tetapi juga mengandung risiko jika Indonesia tidak memiliki strategi yang jelas.

Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, melihat peluang diplomasi dari dalam struktur BoP, terutama terkait isu Palestina yang selama ini menjadi konsistensi politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia memiliki peluang memperjuangkan diplomasi kritis dari dalam. Tetapi kita juga harus realistis melihat konfigurasi kekuasaan yang ada. Jika kepentingan nasional diabaikan, Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas," ujarnya secara daring, Sabtu (14/2).

Sebagai middle power, Indonesia dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga mampu membentuk agenda. Peneliti Senior GIF, Chandra Purnama, mengingatkan bahwa struktur BoP yang selektif dapat memengaruhi masa depan multilateralisme.

"Jika tata kelola global semakin berbasis hegemoni, maka norma dan multilateralisme akan tergerus. Indonesia sebagai middle power harus memperkuat otonomi strategis dan memimpin konsolidasi Global South," lanjutnya.

Pandangan serupa datang dari Senior Fellow GIF Faisal Nurdin yang menilai keputusan ini sebagai langkah pragmatis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan global. Namun pragmatisme saja dinilai tidak cukup.

"Negara bertindak berdasarkan self-interest dan keseimbangan kekuasaan. Namun Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan memanfaatkan perannya sebagai middle power secara strategis," kata Faisal.

Ia menambahkan, kontribusi Indonesia, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian, dapat meningkatkan profil internasional Indonesia. Tetapi peningkatan profil harus diimbangi dengan kalkulasi risiko agar tidak menempatkan Indonesia dalam posisi rentan secara politik maupun keamanan.

Dari sisi persepsi internasional, Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional, Innayathul Fitrie, menyoroti respons media global yang beragam terhadap langkah Indonesia.

"Publik internasional akan menagih konsistensi Indonesia dalam merealisasikan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina," ungkap Fitrie.

Artinya, peran sebagai middle power bukan hanya soal posisi formal dalam forum global, tetapi juga soal konsistensi kebijakan dan keberanian mengambil sikap.

Moderator diskusi, Aan Fatwa, mengingatkan bahwa legitimasi kebijakan luar negeri juga bertumpu pada transparansi domestik.

"Diplomasi tidak boleh elitis. Harus ada keterbukaan pendanaan, kejelasan mandat, serta ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap demokratis dan sejalan dengan prinsip bebas aktif," katanya.