Elite Golkar Ingatkan Komunikasi Politik Pemerintah Penting untuk Jaga Harmonisasi

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan kritik yang dilontarkan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan sekadar masukan agar komunikasi politik di internal koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

Pasalnya, Misbakhun sempat melontarkan pernyataan agar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga komunikasi politik, serta menghindari kesan mengomentari kementerian lain.

“Iya sih, kita menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepatutan, meminjam konsep budaya Jawa,” kata Idrus di Jakarta, Minggu (19/10).

Menurutnya, keseimbangan antara substansi dan etika komunikasi menjadi kunci agar setiap pernyataan publik tidak hanya benar secara isi, tetapi juga tepat dalam cara penyampaiannya. 

“Yang dibicarakan harus mengandung nilai kebenaran, tapi dari sisi strategi komunikasi juga harus benar cara menyampaikannya. Kalau dua-duanya dijaga, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif. Itu yang kita inginkan,” tegasnya.

Idrus menekankan, pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai teguran pribadi terhadap Misbakhun. Ia menyebut hal itu sebagai refleksi bersama bagi seluruh anggota Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju untuk memperkuat soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bukan teguran, ya sebagai masukan saja. Sebagai masukan kepada kita semua tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kita ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” jelasnya.

Idrus menilai, komunikasi politik antar lembaga perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru. 

“Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” ujarnya.

Ia menambahkan, stabilitas politik dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan keberhasilan pemerintahan. 

“Kita semua satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik. Kritik boleh, tapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar Presiden,” tegasnya.

Terpisah, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN. 

Menurutnya, DPR seharusnya aktif mendorong percepatan penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari Kemenkeu.

“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” pungkas Lucius.