Soal Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Pastikan Semua SPPG Telah Terverifikasi

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menepis isu adanya 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif. BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi telah melalui proses verifikasi ketat.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan dugaan dapur fiktif itu muncul karena adanya usulan titik SPPG yang sudah masuk dalam portal mitra, namun belum ditindaklanjuti pembangunan fisiknya.

“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony di Jakarta, dikutip Minggu (21/9).

Ia mengungkapkan, setiap pengajuan dapur SPPG wajib melewati beberapa tahap. Mulai dari verifikasi usulan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan tidak berjalan alias nol persen, maka sistem otomatis mengembalikan status usulan tersebut ke tahap awal.

“BGN sudah melakukan review terhadap usulan yang masih berada di tahap persiapan tetapi progresnya nol persen. Statusnya otomatis dikembalikan ke tahap awal, yakni verifikasi pengajuan,” ungkap Sony.

Sony juga menekankan bahwa dana MBG tidak bisa dicairkan sembarangan. Mekanisme pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual resmi dengan persetujuan dua pihak, yakni perwakilan yayasan dan kepala SPPG.

“Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN ke virtual account. Pencairannya hanya bisa dilakukan jika perwakilan yayasan sebagai maker dan kepala SPPG sebagai approver sudah memiliki username dan password,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa mekanisme resmi tersebut, tidak ada kemungkinan anggaran MBG disalahgunakan. Bahkan, tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan dan persetujuan dari kepala SPPG, maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun keluar dari virtual account.

"Sejauh ini, BGN mencatat menerima 3.520 komplain dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.470 telah direspons, dan 1.942 mitra sudah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan pihaknya berkomitmen menjaga transparansi penggunaan anggaran.

Dengan adanya pengawasan berlapis, keterbukaan data, serta partisipasi publik, BGN optimistis program MBG dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi jutaan penerima manfaat.

"Kami pastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” pungkas Hida.