JawaPos.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih, terhadap lima menteri menyita perhatian publik. Terlebih, Prabowo mencopot Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dari posisi Menteri Koperasi.

Selain Budi Arie, Prabowo juga mencopot Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu), Budi Gunawan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah, menilai langkah Prabowo yang mencopot Budi Arie dari jabatan Menteri Koperasi, yang menggantikannya dengan Mukhtarudin seorang politikus Partai Golkar, ingin lepas dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terlepas Budi Arie terseret kasus judi online, tetapi salah satu orang dekat Jokowi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.

"Satu sisi ada nuansa pertarungan kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo, meskipun tokoh lain seperti Raja Juli Antoni, Wahyu Sakti Trenggono, Aminudin Ma'ruf, masih tetap bertahan di kabinet," kata Dedi kepada JawaPos.com, Kamis (11/9).

"Tetapi, meski demikian Budi Arie memang miliki alasan untuk di reshuffle, utamanya soal namanya yang terseret kasus judi online," sambungnya.

Ia tak memungkiri, perombakan kabinet itu bukan hanya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan, tetapi juga mencari kekuatan dukungan dalam menyikapi desakan publik.

Sebab, sebelum akhirnya Prabowo melakukan reshuffle kabinet, terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan sejumlah elite politik, salah satunya beberapa petinggi Partai Golkar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (27/8).

"Nuansa pertarungan itu didukung pertemuan Prabowo dengan elit Golkar, termasuk pertemuan dengan Dasco (Sufmi Dasco Ahmad), dalam situasi reshuffle biasa, Presiden tidak akan banyak lakukan pertemuan khusus, tetapi kali ini situasinya berbeda, tentu bersamaan juga dengan desakan publik dalam aksi demonstrasi belakangan ini," ucap Dedi.

Ia menyebut, terdapat pesan bahwa reshuffle kali ini, Prabowo ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi. Namun, hal itu direspons Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka menyampaikan selamat ulang tahun ke-76.

"Sisi lain lagi, adanya gerakan Gibran yang mencoba lakukan pertemuan dengan tokoh penting seperti SBY, sehingga memang ada kesan upaya Prabowo memulai langkah untuk membebaskan diri dari bayang-bayang Jokowi," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, reshuffle kabinet didasarkan pada evaluasi menyeluruh pemerintahan Prabowo, setelah berjalan kurang lebih selama satu tahun. Prasetyo menegaskan, pergantian sejumlah pos menteri, termasuk Menko Polkam dan Menkeu.

"Bapak presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," ucap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Meski demikian, sampai saat ini posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong. Ia tak memungkiri, Prabowo akan kembali melantik menteri yang masih kosong.

"Akan dijadwalkan kembali diprosesi pelantikan yang berikutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga menepis anggapan bahwa perombakan kabinet dilakukan setelah masifnya aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di berbagai daerah.