Banggar DPR Harapkan WTO dan Bank Dunia Tegas Sikapi Tarif Impor AS Agar Tak Sewenang-wenang

JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti fenomena ketimpangan dalam sistem perdagangan global pasca perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang dimulai sejak 2018. Ia menilai, ketegangan dagang tersebut telah membawa dampak meluas dan mendorong dunia pada tatanan internasional yang semakin tak beraturan. 

"Sejak pecah perang tarif antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) tahun 2018, dan berlanjut hingga kini, bahkan eskalasinya meluas ke banyak negara pasca Presiden Trump memberlakukan tarif ke banyak negara, sesungguhnya kita menuju tatanan internasional tak beraturan," kata Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (23/7).

Said mengingatkan semangat awal pembentukan sistem perdagangan internasional lewat General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian berevolusi menjadi World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. 

"Dulu kita memulai hubungan internasional agar lebih berkembang bersama dengan bernaung melalui GATT. GATT dibentuk dengan prinsip non-diskriminasi, transparan, dan memberlakukan setara antara produk ekspor dan impor," jelasnya.

Menurutnya, pada era awal pembentukan WTO, negara-negara maju seperti AS dan Eropa justru menjadi motor utama penggerak perdagangan bebas. Namun, kebijakan ini pada akhirnya menekan negara-negara berkembang yang belum memiliki daya saing kuat di pasar global.

"Negara-negara berkembang seperti Indonesia khawatir, era perdagangan bebas akan melibas barang-barang mereka yang belum dianggap kompetitif, dan menguasai pasar domestik," urai Said.

Seiring berjalannya waktu, lanjutnya, negara-negara berkembang secara tidak langsung dipaksa untuk masuk dalam keanggotaan WTO dan turut serta dalam arus perdagangan bebas global. 

"Tentu saja, di awal kepesertaannya pada WTO, negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’ seperti pertarungan Daud dan Goliat, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi," ujarnya.

Meski penuh tantangan, Said mencatat bahwa WTO telah menjadi forum utama dalam menyelesaikan 631 kasus perdagangan internasional, dengan 503 di antaranya naik ke tahap banding. Negara-negara berkembang pun terus didorong untuk meningkatkan kualitas produksi agar mampu bersaing. 

"Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia contoh negara berkembang yang mampu bersaing di era WTO berkuasa. Bahkan Tiongkok menjadi penguasa baru dalam perdagangan internasional," tuturnya.

Namun, Said menyayangkan sikap Amerika Serikat yang dinilainya berubah setelah mulai kalah bersaing di pasar global.

"Anehnya, saat AS mulai tersalip, dan produk manufakturnya kalah bersaing, lalu dengan seenaknya secara sepihak memberlakukan tarif kepada banyak negara. Lucu sekaligus sedih, tidak ada satupun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO," tegasnya.

Karena itu, Said mendorong negara-negara anggota WTO dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap tindakan unilateral AS. 

"Saya mengajak semua negara untuk berpikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional," ucap Said.

Said menyerukan pentingnya mereformasi dan memperkuat kembali lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia agar tidak menjadi alat negara-negara besar.