Tak Ingin MBG Bernasib Seperti Dugaan Korupsi Laptop Chromebook, DPR Alokasikan Rp 217 Triliun untuk BGN

Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran Rp 217,86 triliun dalam susunan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2026. DPR meminta BGN mengelola dana sebanyak itu dengan baik dan tepat sasaran. Khususnya dalam merelisasikan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi tidak ingin anggaran BGN yang bernilai fantastis bernasib sama seperti dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 miliar untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022. Kini dugaan itu tengah diusut Kejaksaan Agung.

"Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun," kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (12/6).

Legislator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan anggaran BGN yang mencapai Rp 217,86 triliun untuk menjalankan program MBG agar tepat sasaran. Serta penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. "Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik," tegasnya.

Melihat anggaran yang sangat besar itu, Nurhadi menegaskan perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh BGN. Ia mengimbau, anggaran yang besar itu digunakan secara amanah, tidak hanya mencari keuntungan semata.

“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” cetusnya.

Lebih lanjut, Nurhadi meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi.

"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," pungkasnya.