Kasus Hasto Kristiyanto Diyakini Bukan Ganjalan PDIP untuk Gabung Pemerintahan Prabowo

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meyakini, kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bukan ganjalan bagi PDIP untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam.

Pernyataan ini disampaikan Idrus menyikapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo rindu dengan nasi goreng buatan Megawati.

"Saya kira tidak. Sudah lah, kita sudah tahu semua ini, maaf saja, betapapun kuatnya masalah secara pribadi itu, saya punya keyakinan bahwa masalah pribadi itu tidak mungkin mengalahkan masalah yang lebih besar, yang kepentingan institusi," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/5).

Ia mencontohkan, Presiden Prabowo tidak akan membiarkan pertimbangan subjektif memengaruhi kebijakan strategis bangsa. Mengingat, Partai Gerindra dan PDIP merupakan partai besar.

"Sebuah partai besar gitu loh. Sama dengan Pak Prabowo, tidak mungkin mengorbankan kepentingan nasional hanya mempertimbangkan kepentingan 1, 2, 3 orang," lanjutnya. 

Idrus juga menyinggung isu reshuffle kabinet yang belakangan mencuat, yang menurutnya tidak akan dilakukan semata karena dorongan subjektif. Elite Partai Golkar itu menekankan, Prabowo merupakan sosok yang konsisten dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. 

"Sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo setahu saya orang yang di dalam mengambil keputusan tetap diinspirasi oleh patriotisme, nasionalisme, asas-asas kebangsaan kita. Maka pasti mengedepankan kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.