Silaturahmi Itu Perintah Agama

JawaPos.com - Silaturahmi menjadi perbincangan di kalangan elite. Hal itu buntut dari kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Tepatnya pada suasana Idul Fitri. Sejumlah kalangan menilai silaturahmi bermakna adanya matahari kembar. 

Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke Jokowi sebagai pikiran sempit. "Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho," kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang, Jumat 18 April 2025.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Dia menyebut soal matahari kembar.

Agus menambahkan, para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid mengikuti arahan Presiden Prabowo. Tidak ada dualisme kepemimpinan.

Agus menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir.

"Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya," pungkas Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman berpandangan tidak ada yang salah jika para menteri menemui Jokowi. Apalagi dalam suasana Idul Fitri yang saat ini pun masih dalam bulan Syawal.

“Jika ada menteri atau pejabat lain menemui Pak Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat," ungkap Andy Budiman kepada wartawan, Jumat (18/4).

"Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua periode dan tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik,” sambungnya.

Beberapa hari terakhir, sejumlah pihak menyebut soal matahari kembar di perpolitikan Indonesia. Tudingan itu terkait kunjungan sejumlah menteri ke Jokowi.

Andy menegaskan, kunjungan-kunjungan para menteri itu dilakukan dalam kapasitas informal, bukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Tidak ada pelanggaran hukum, protokol, atau etika dalam konteks pertemuan-pertemuan tersebut.

“Jangan menjalankan politik pecah belah. Persatuan dan nasionalisme jangan sekadar menjadi jargon ideologi, harus dipraktikkan secara nyata dan konsisten,” lanjut Andy.