Fraksi PDIP Ikut Terlibat Bahas RUU TNI, Puan Klaim untuk Pastikan Hal yang Tak Sesuai

Ketua DPR RI Puan Maharani. (dok. DPR)

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap alasan fraksinya terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menyatakan, kehadiran fraksi PDIP dalam Panja RUU TNI untuk memastikan bahwa rancangan beleid tersebut benar-benar dibahas dengan sebaik-baiknya.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap tidak sesuai,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyatakan tidak setuju dengan perubahan soal umur pensiun perwira di RUU TNI. Sebab, perubahan umur penisunan TNI diatur dalam pembahasan revisi Undang-Undang tersebut.

Ketua DPR RI itu pun menyatakan, saat ini RUU TNI masih dalam proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja) antara DPR bersama Pemerintah.

“Nanti dalam keputusannya kita bisa lihat bersama dan itu sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen. Sudah dipanggil juga pihak-pihak untuk memberikan masukannya,” tegas Puan.

Baca Juga: Puan Maharani Tepis RUU TNI Akan Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan, draf revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang beredar di masyarakat, berbeda dengan yang tengah dibahas oleh Komisi I DPR RI. Dasco menyatakan, panitia kerja (panja) Komisi I DPR RI saat ini hanya membahas tiga pasal dalam revisi UU TNI, Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47.

"Kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draf-draf yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi I DPR RI," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

Dasco mengungkapkan, revisi UU TNI difokuskan pada tiga pasal. Pertama, Pasal 3 mengenai kedudukan TNI.

"Jadi, ini sifatnya internal yaitu ayat satu misalnya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan," ucap Dasco.

"Kemudian ayat duanya kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan," sambungnya.

Sementara, Pasal 53 membahas soal usia pensiun yang mengacu pada Undang-Undang institusi lain. Ia tak memungkiri, ada kenaikan batas usia pensiun, atau bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun.

Kemudian, Pasal 47 yang membahas prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Ia menyebut, sebelum UU TNI direvisi prajurit militer dapat menduduki jabatan pada 10 kementerian/lembaga.

Kini, dalam revisi UU TNI terdapat penambahan. Ia mencontohkan, prajurit militer dalat menduduki posisi di Kejaksaan Agung, mengingat saat ini terdapat Jaksa Agung Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang berada di bawah Kejaksaan.

"Selain itu pada pasal 47 ayat 2 selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Fraksi PDIP Ikut Terlibat Bahas RUU TNI, Puan Klaim untuk Pastikan Hal yang Tak Sesuai

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Fraksi PDIP Ikut Terlibat Bahas RUU TNI, Puan Klaim untuk Pastikan Hal yang Tak Sesuai

Tags

Artikel Terkait

Waspadai Penyebaran Hantavirus, DPR Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Negara

Rupiah Tembus Rp 17.700 per Dolar AS, IHSG Amblas, Sufmi Dasco Sambangi Bursa Efek

Rupiah Anjlok, DPR Khawatir Harga Pangan Melonjak

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com