Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 17 Januari 2025 | 04.28 WIB

PDIP Tegaskan Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo Bukan untuk Barter Kasus Hukum Hasto Kristiyanto  

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih terjalin baik.

Hal itu juga telah ditegaskan Megawati dalam pidato politik saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1).

"Ibu Mega sudah menegaskan sendiri pada saat pidato di HUT 52 PDI Perjuangan, 10 Januari 2025 lalu bahwa hubungan beliau dengan Presiden Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik," kata Said kepada wartawan, Jumat (16/1).

Said juga mengamini bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa rencana pertemuan kedua tokoh itu tidak ada hubungannya dengan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," tegas Said.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu tak memungkiri, Megawati memang memberi perhatian terhadap kasus hukum yang menjerat Hasto di KPK. Namun, penegasan itu disampaikan Megawati agar hukum tidak dipolitisasi.

"Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," ucap Said.

Di sisi lain, Said juga menegaskan bahwa tidak masuknya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran bukan diartikan sebagai partai oposisi. Menurut dia, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi.

"Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi," jelas Said.

Lebih lanjut, Said enggan mengungkap secara rinci ihwal kapan pertemuan Megawati dengan Prabowo terlaksana. Namun, Said meyakini pertemuan Megawati dengan Prabowo akan membuat situasi politik nasional menjadi lebih baik.

"Pertemuan kedua beliau tokoh baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung (buzzer). Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres," imbuhnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore