Legislator PDIP Sebut Mendikbudristek Kabinet Prabowo Hadapi Tantangan Berat dalam Dunia Pendidikan

JawaPos.com - Layanan pendidikan Indonesia masih mengalami banyak persoalan. DPR menilai situasi itu akan menjadi tantangan berat bagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anggota DPR Andreas Hugo Pareira menegaskan, persoalan pendidikan membuat kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan. “Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak menilai presiden terpilih perlu sangat selektif memilih Mendikbud di Kabinetnya,” kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Rabu (8/10).

Andreas pada periode DPR sebelumnya bertugas di Komisi X dengan lingkup kerja pada sektor pendidikan itu menyebut, banyak permasalahan di daerah yang tidak teratasi. Terutama, menyangkut guru dan sarana, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas layanan pendidikan.

"Sementara tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam periode transisi dan terhambat akibat dua tahun masa pandemi,” tegasnya.

Andreas menyinggung proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, sampai masalah kekurangan guru yang masih belum juga terselesaikan. Padahal, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar.

“Kita tahu urusan tenaga pengajar yang masih kurang bagi dunia pendidikan kita sampai sekarang belum juga ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasinya sehingga berdampak terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ungkap Andreas.

Andreas menilai, persoalan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya guru-guru berkualitas.

"Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu sebabnya adalah ketimpangan sertifikasi guru dan rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan," paparnya.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga dinilai masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru. Sedangkan untuk ekosistem pendidikan nasional mencakup 60 juta murid, terdapat lebih dari 4 juta pendidik yang tersebar di 400 ribu sekolah.

Merujuk data tersebut, Andreas meminta Pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi kepada 1,6 juta guru. Dia mengharapkan para guru dapat mengikuti program pelatihan secara intensif terlebih dahulu sebelum mendapatkan sertifikasi.

"Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan," pungkas Andreas.