Grace Natalie dan Fuad Bawazier Jadi Komisaris MIND ID, Pakar: Tradisi Bagi-Bagi Jabatan Tidak Elok

JawaPos.com – Sejumlah politikus di lingkaran koalisi pemerintah mendapat posisi baru di badan usaha milik negara (BUMN). Di antaranya, Grace Natalie dari PSI serta Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri dari Gerindra.

Grace dan Fuad dipercaya sebagai komisaris di BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID).

Sementara itu, Simon menjadi komisaris utama Pertamina Persero menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat dikonfirmasi, Grace Natalie menegaskan kesiapannya mengemban amanah baru. ”Kita jalankan amanah ini sebaik-baiknya,” ujar sosok yang juga menjabat staf khusus presiden itu kemarin (11/6).

Dengan pengalamannya sebagai jurnalis, baik di sektor swasta maupun publik, Grace yakin bisa memberikan kontribusi optimal bagi BUMN. Soal tudingan adanya motif bagi-bagi jatah dalam penunjukan tersebut, dia enggan ambil pusing. ”Negara demokrasi, siapa pun bebas berpendapat,” kilahnya.

Bagi dia, kebijakan itu bukan bagi-bagi jatah. Melainkan berbagi tanggung jawab. Sebab, dewan komisaris memiliki tugas, antara lain, mengawasi direksi dalam menjalankan operasional perusahaan.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

Tugas itu, kata Grace, tidak mungkin diambil seluruhnya oleh menteri BUMN. ”Pak Menteri BUMN kan tidak mungkin mengawasi semua BUMN sekaligus. Oleh karenanya tanggung jawab mengawasi ini dibagi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara mengenai dua anggota Dewan Pembina DPP Gerindra yang menjabat komisaris di BUMN. Yakni, Simon Aloysius Mantiri dan Fuad Bawazier. Dasco meminta publik untuk mengecek latar belakang keilmuan dua politikus tersebut. ”Bisa dilihat keilmuannya,” kata Dasco di kompleks gedung MPR/DPR RI kemarin.

Menurut Dasco, dengan kapasitas tersebut, Simon maupun Fuad diharapkan ikut bersama-sama membesarkan BUMN. Soal anggapan bagi-bagi jabatan, Dasco menyebut bahwa komisaris di BUMN tidak hanya satu. Begitu pula jumlah direksi BUMN. ”Kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada (komisaris, Red) dibagi-bagi,” ujarnya.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penunjukan tersebut seperti sudah menjadi tradisi politik di Indonesia. Yakni, jabatan komisaris menjadi tempat untuk mengakomodasi kelompok tertentu. ”Ya, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan,” ujarnya.

Secara aturan, lanjut dia, pola tersebut tidak melanggar ketentuan. Sebab, menjadi kewenangan penuh bagi presiden maupun BUMN untuk menunjuk orang yang diinginkan. Kalaupun ada persoalan, itu hanya di ranah etika. ”Publik akan melihatnya tidak elok, tidak baik,” ucapnya.

Namun, kembali lagi bahwa itu menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukan apakah akan mengikuti koridor etik tersebut atau tidak. ”Rakyat hanya bisa gigit jari,” tegasnya. (far/tyo/c6/fal)