PBNU Tunjuk Bendahara Umum Pimpin Bisnis Pertambangan

JawaPos.com – Ormas-ormas keagamaan memiliki pandangan berbeda mengenai izin tambang yang kini bisa mereka dapatkan dari pemerintah. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak.

PBNU termasuk salah satu yang mendukung dan siap terlibat dalam pengelolaan tambang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta kemarin (6/6). Gus Yahya –sapaannya– menyatakan bahwa izin tambang untuk ormas keagamaan terkait dengan sejumlah aspek.

Bukan hanya kebutuhan pembiayaan organisasi, tetapi juga aspek potensi konflik dan kelestarian lingkungan.

Di beberapa daerah pertambangan, memang sempat terjadi konflik horizontal. Namun, menurut Gus Yahya, konflik itu tidak bisa digeneralisasi. Sebab, tidak semua area tambang di Indonesia dipermasalahkan masyarakat setempat.

"Ini kan bergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman, ya kami tentu tidak mau," katanya. Ketika diberi lahan konsesi, tetapi di dalamnya masih ada klaim tanah ulayat atau adat, NU juga tidak mau mengambilnya.

Gus Yahya mengakui, sejak keluar aturan afirmasi izin konsesi lahan, pihaknya langsung mengajukan izin ke pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman NU mendapatkan konsesi di daerah mana.

Sempat muncul kabar bahwa NU tertarik mengelola lahan batu bara di Kalimantan. Gus Yahya memastikan, pihaknya akan melihat dulu lahan konsesi itu. Jika ternyata masih ada masalah, mereka tidak mau mengambilnya.

Dia sudah mempersiapkan lembaga yang akan mengelola konsesi tambang tersebut. Wadah besarnya adalah koperasi yang dimiliki seluruh warga NU. Dari koperasi itu, lahir sejumlah bidang usaha. Misalnya, gerai ritel yang saat ini sudah berdiri di sejumlah daerah. Termasuk bidang pengelolaan tambang.

Gus Yahya belum menjelaskan secara detail susunan kepengurusannya. Namun, dia menyebut Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur yang akan ditugasi mengelolanya. Sebab, Gudfan Arif adalah pengusaha tambang. Gus Yahya yakin Gudfan memiliki relasi di sektor tambang yang bisa diajak kolaborasi. Seusai pertemuan, Gudfan sempat dicegat wartawan untuk dimintai konfirmasi lebih detail. Namun, dia belum bersedia memberikan jawaban. ”Nanti kalau sudah resmi, kami sampaikan,” ujar Gudfan, lantas masuk lift.

Gus Yahya menegaskan, organisasi, lembaga, atau badan usaha itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bukan milik perorangan. Melainkan di bawah payung NU secara kelembagaan. Pendapatannya juga tidak masuk ke kantong pribadi pengurus. ’’Jadi, kalau misalnya saya sudah tidak jadi ketua umum, perusahaan itu tidak bisa saya bawa pulang. Tetap milik NU,’’ jelasnya.

Selain itu, dia memastikan badan usaha itu nantinya bekerja sesuai dengan regulasi. Tidak boleh menabrak aturan. Juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Gus Yahya menyatakan, PBNU menerima kebijakan pemerintah tersebut karena memang butuh. Dia menegaskan, PBNU bekerja untuk umat. PBNU lahir bukan supaya umatnya menjadi kurus-kurus. Tetapi menjadi umat yang berkualitas. Selain urusan keagamaan, PBNU menjalankan fungsi kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. Semua kegiatan itu membutuhkan dukungan pembiayaan. (wan/c14/oni)