Hadapi Menantu Jokowi di Pilgub Sumut, PDIP Usung Kader Sendiri atau Calon Incumbent Edy Rahmayadi

JawaPos.com - Salah satu keputusan dari rapat kerja nasional (rakernas) V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, yakni soal pemenangan Pilkada Serentak 2024. Dalam menghadapi Pilkada, secara nasional PDIP dipimpin oleh Adian Napitupulu.

Adian menyebut, dalam pilkada serentak nanti, terdapat 142 kabupaten/kota di 11 provinsi yang PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (cakada-cawakada). ”Di luar itu, kita membangun kerja sama dengan partai-partai lain,’’ ujar Adian dalam konferensi pers di arena rakernas, Sabtu (25/5).

Dalam kesempatan itu, sejumlah pengurus daerah PDIP memaparkan komunikasi dan penjajakan politik yang sudah dilakukan. Salah satunya, DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara yang sudah menjajaki berbagai kemungkinan pasangan bakal calon kepala daerah yang akan diusung.

Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyebut beberapa nama kandidat gubernur. Baik dari kader internal maupun eksternal. Dari internal, sudah mendaftar Nikson Nababan yang juga bupati Tapanuli Utara dua periode. Kemudian, Eddy Rahmayadi yang merupakan gubernur incumbent saat ini.

Menurut Rapidin, partainya bisa mengusung calon sendiri karena meraih 21 kursi di DPRD provinsi. ”Mudah-mudahan nanti kita push untuk Sumatera supaya memenangkan gubernur, bupati, dan wali kota di sana,” katanya. Rencananya, ada sejumlah nama lain yang akan mendaftar. Wakil Gubernur petahana Sumatera Utara Musa Rajekhsah alias Ijeck juga sudah berkomunikasi dengan Rapidin. ”Ijeck sudah menelepon saya. Beliau akan mengembalikan formulir (pendaftaran) setelah rakernas. Kami welcome,” ujar Rapidin yang juga bupati Samosir.

Rapidin menegaskan, Sumatera Utara akan menjadi medan pertarungan penting. Sebab, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, sudah digadang-gadang maju dalam pemilihan gubernur. Bobby saat ini masih menjabat wali kota Medan.

Rapidin mengingatkan seluruh pihak agar peristiwa politik pada pilpres Februari lalu tidak terulang. Yakni, adanya intervensi dan tekanan terhadap calon atau partai pengusung yang berhadapan dengan orang dekat penguasa. ”Kami sudah siapkan segala jurus untuk itu. Terutama kita menganut Satyam Eva Jayate, yakni kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” tuturnya.

Adian mengatakan, para pengurus daerah PDIP di seluruh Indonesia sepakat menolak campur tangan aparatur negara seperti yang terjadi pada Pilpres 2024. ”Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai, itu tidak fair,’’ tegasnya.

PDIP ingin pilkada nanti menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Adian mengatakan, rakyat harus bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) secara riang dan gembira. Mereka harus memilih dengan bebas tanpa diintimidasi, distop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosial, dan sebagainya. (lum/c6/oni)