Pilkada Serentak 2024, Periode Pembuktian Para Istri Mantan Bupati yang Jadi Bupati

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, serta Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sudah satu periode bekerja. Tapi, belum semuanya secara terbuka menyatakan maju lagi meski sejumlah dukungan parpol telah mencuat.

MAJUNYA mereka dalam perebutan takhta di kabupaten masing-masing dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebelumnya sempat mengundang sorotan. Maklum, yang akan digantikan adalah suami mereka.

Abdullah Azwar Anas, suami Ipuk Fiestiandani, memimpin Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dua periode, 2010–2021.

Masih di Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasa, suami Ikfina Fahmawati, juga dua periode memimpin Kabupaten Mojokerto. Meski terhenti di tengah jalan karena tersandung kasus korupsi. Kustini Sri Purnomo juga bersuami mantan bupati. Sri Purnomo menakhodai Kabupaten Sleman, Jogjakarta, pada 2010–2021.

Ipuk, Ikfina, dan Kustini hanya sedikit contoh dari sejumlah lainnya di berbagai penjuru tanah air: istri para mantan bupati/wali kota yang memenangi pilkada. Tapi, ada yang menduga nama besar atau pengaruh kuat sang suami turut berperan penting dalam keterpilihan mereka.

Karena itu, Pilkada Serentak 2024 menjadi semacam pembuktian. Apakah kinerja selama satu periode menjabat bakal cukup menjadi modal untuk membawa mereka kembali ke tampuk pimpinan tertinggi di kabupaten masing-masing.

Bupati Banyuwangi Fokus Selesaikan Tugas

Ipuk Fiestiandani saat menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di Surabaya (25/4). Ipuk juga belum resmi menyatakan akan ikut Pilbup Banyuwangi 2024.

Pada 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi mencapai 73,79, lebih tinggi ketimbang 2022 sebesar 73,15. Realisasi IPM 2023 tersebut 103,54 persen melampaui target yang ditetapkan.

Mengutip Jawa Pos Radar Banyuwangi, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu juga mencatatkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Berdasar data Badan Pusat Statistik, pada 2023 persentase penduduk miskin di Bumi Blambangan sebesar 7,34 persen. Lebih rendah dibandingkan 2022 yang mencapai 7,51 persen.

Bahkan, persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Pada 2019 persentase penduduk miskin di Banyuwangi 7,52 persen.

Itu saja sebenarnya sudah bisa dijadikan modal Ipuk untuk maju lagi sebagai bupati Banyuwangi. Belum lagi yang terbaru, Ipuk dan Pemkab Banyuwangi pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Kota Surabaya pada 25 April lalu diganjar penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Anugerah itu diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2022 yang juga mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.

Tapi, sampai kemarin (5/5), Ipuk belum menyatakan secara resmi bahwa dirinya bakal kembali maju. ”Mohon doa restunya ya. Saya masih ingin menyelesaikan tugas sebagai bupati,” ujarnya.

Selain Golkar, Ipuk tampaknya juga dilirik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Buktinya, meski tidak mendaftar sebagai cabup pada penjaringan yang dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Banyuwangi, Ipuk diundang dalam pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PKB se-Jatim di Surabaya pada Sabtu (4/5).

Bupati Mojokerto Pecah Kongsi dengan Wakil Bupati