Larang Menteri Gaungkan Penundaan Pemilu, Jokowi Dinilai Lepas Tangan

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri untuk tidak lagi menggaungkan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi ini lantas memantik perhatian publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, pernyataan Presiden Jokowi yang menasihati para menteri terkesan lepas tangan. Sebab, wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden telah berhembus kencang di tengah publik.

"Terbaca demikian (lepas tangan), karena jika murni ketegasan setidaknya perlu konsistensi," kata Dedi kepada JawaPos.com, Kamis (7/4).

Dedi menjelaskan, wacana penundaan Pemilu sebelumnya sudah digaungkan oleh sejumlah para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menggaungkan penundaan Pemilu dengan alasan pemulihan ekonomi, setelah pandemi Covid-19 mengancam Indonesia.

Para menteri yang menggaungkan penundaan Pemilu di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadiala, Menteri Koordinator Bidang Pdrekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dedi memandang, wacana penundaan Pemilu seperti sudah terkonsep. Terlebih beberapa waktu lalu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) juga menggaungkan Jokowi tiga periode.

"Wacana sudah disuarakan dan diupayakan, oleh Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan. Juga terkonsolidasi dalam giat kepala desa. Artinya wacana sudah bergulir dan mapan dalam perbincangan publik, untuk itu statemen larangan Jokowi tidak lagi relevan, terlebih sebelumnya Jokowi sudah sampaikan dukungan jika semua orang berhak mewacanakan itu," ungkap Dedi.

Menurut Dedi pernyataan Presiden Jokowi yang terkesan memarahi menteri yang menggaungkan isu penundaan Pemilu bukan sikap kesatria. Justru dinilai upaya lari dari dampak opini publik yang banyak menolak wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Larangan di masa wacana sudah bergulir hanya upaya lari dari dampak opini publik, jelas bukan sikap kesatria," papar Dedi.

Menurut Dedi, jika Presiden Jokowi tegas dengan para menteri tidak segan memecat menteri yang menggaungkan isu penundaan Pemilu. Bahkan, tidak segan menegur elite partai politik yang juga menggaungkan isu tersebut.

"Jika benar larangan itu sebagai bentuk penegasan posisi Jokowi, seharusnya perlu memberi sanksi pada menteri yang gemar mewacanakan, termasuk ketum Parpol mitra koalisi pemerintah," tegas Dedi menandaskan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri tidak lagi menggaungkan isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia mengimbau para pembantunya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, urusan perpanjangan," ucap Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden.

Kepala negara meminta para menterinya untuk tidak menimbulkan polemik di publik terkait isu penundaan Pemilu. Menurut Jokowi, masyarakat kini tengah sulit menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

"Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi menandaskan.