Baliho Airlangga Habiskan Rp 243 Miliar, GMPG Prihatin Masih Nol Koma

JawaPos.com - Maraknya baliho bergambar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi şortan di tengah elektabilitasnya sebagai calon presiden (Capres) 2024 yang masih sangat kecil. Dari evaluasi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) biaya iklan itu telah menelan lang yang tidak sedikit yakni Rp 243,15 miliar untuk periode pemasangan Juli hingga Desember 2021.

Diketahui, imbauan pemasangan baliho, billboard dan videotron menjadi salah satu strategi Partai Golkar untuk melejitkan elektabilitas Airlangga Hartarto dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini sesuai Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-23 /DPP/GOLKAR/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia; Ketua Umum organisasi sayap; dan Ketua Umum ormas Hasta Karya. Mereka diinstruksikan memasang foto Airlangga di billboard/videotron di wilayah masing-masing.

Sekalipun sempat viral dan menjadi bahan ejekan netizen di media sosial, pemasangan billboard dan videtron tersebut tetap berlanjut. Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp 243,15 miliar selama Juli-Desember 2021.

Inisiator GMPG, ‎Sirajuddin Abdul Wahab, menyayangkan kebijakan ini. Pangkalnya, ratusan miliar yang dikeluarkan tanpa hasil bahkan elektabilitas Airlangga tetap di bawah 1 persen sebagaimana hasil survei beberapa lembaga.

"Berdasarkan hasil survei Voxpol Center, elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen bahkan sejak perintah pemasangan pada Mei 2021 hingga saat ini. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen," kata Sirajuddin dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (20/1).

Sirajuddin juga menambahkan, buruknya tingkat keterpilihan Airlangga justru berdampak negatif terhadap citra dan elektabilitas Partai Golkar. Pangkalnya, Menko Perekonomian ini tak memberikan efek domino.

"Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai," jelasnya.

Karenanya, Sirajuddin menilai, kondisi ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Airlanga, baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar maupun sebagai calon presiden yang diusung, sangat kecil. Fakta itu diharapkan disadari semua kader partai berlogo pohon beringin.

"Ini harusnya disadari oleh seluruh kader Golkar, bahwa mesin mogok tidak dapat didorong hanya dengan billboard/videotron. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan," tegasnya.

Selain itu, lanjut Sirajuddin, kampanye melalui media baliho billboard dan videotron tidak bisa memanipulasi citra Partai Golkar yang rusak. Alasannya, Airlangga dianggap gagal memperbaiki citra partai yang buruk di mata publik dalam dua tahun kepemimpinannya dengan segala visi-misi dan retorikanya.

"Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter," bebernya.

Ia juga berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Tercatat selama tahun 2021, sebanyak empat kader Golkar ditetapkan tersangka oleh KPK, yaitu mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra," imbuh dia.

Dirinya mengatakan, instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.

Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika dana tersebut disimulasikan untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp 10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM. Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya.

"Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden," tutup Sirajuddin.

Berikut estimimasi total anggaran yang telah dirogoh seluruh komponen Partai Golkar yang ditugaskan untuk memasang foto Airlangga di billboard/videotron pada periode Juli-Desember 2021:

1. Sebanyak 85 anggota Fraksi Partai Golkar DPR Rp 20,4 miliar,
2. DPD I Partai Golkar di 34 provinsi Rp 46,26 miliar,
3. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Rp 27,81 miliar,
4. DPD II Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp 30,84 miliar,
5. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten/Kota Rp 72,36 miliar,
6. Dua pengurus pusat organisasi sayap Partai Golkar di DKI Jakarta Rp 480 juta,
7. Dua pengurus daerah organisasi sayap Partai Golkar di 34 provinsi Rp 6,12 miliar,
8. Dua pengurus organisasi Sayap Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp 15,42 miliar,
9. Delapan pimpinan pusat ormas Hasta Karya Rp 1,92 miliar,
10. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 34 provinsi Rp 6,12 miliar, dan
11. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 514 kabupaten/kota Rp 15,42 miliar.