BERI MOTIVASI: Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum bertema Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja pada Sabtu (25/11).
JawaPos.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menggagas akan menempatkan narapidana tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama Satrya Langkun menyatakan, keinginan Ganjar yang menempatkan narapidana kasus korupsi di Nusakambangan, adalah upaya untuk memaksimalkan hukuman bagi para terpidana korupsi.
"Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang berat dan kejahatan luar biasa, sehingga sanksi dan juga tempat penjaranya pun juga jauh di seberang sana, di Nusakambangan, yang kemudian menambah efek jera," kata Tama kepada wartawan, Minggu (10/12).
Perihal penjara para koruptor yang selama ini sebagian berada di LP Sukamiskin, Bandung, Tama mengungkapkan pemindahan ke Nusakambangan bukanlah sesuatu yang berat, dan sekaligus langkah yang bisa dilakukan. Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menekankan, esensi dari hukuman kepada koruptor adalah memberikan sanksi yang maksimal dan timbulnya efek jera.
"Selain itu, penting juga melakukan revisi UU Antikorupsi mengingat sudah berusia hampir 23 tahun itu dan belum ada revisi. Padahal, modus dan pola tindak korupsi terus berkembang," ujar Tama.
Begitu pula dengan pentingnya UU Perampasan Aset, kata Tama, akan menambah berat sanksi serta efek jera yang timbul. Tama berharap KPK, kepolisian dan kejaksaan harmonis dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
"Ketika Mas Ganjar - Prof Mahfud terpilih, langkah-langkah upaya antikorupsi ini akan menjadi salah satu prioritas yang kita ke depankan," tegas Tama.
Komitmen Ganjar yang akan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi disampaikan saat berdialog bersama ribuan mahasiswa dalam Kuliah Kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Jumat (8/12).
Awalnya, Ganjar memaparkan data Transparency International tahun 2022 yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara dengan skor 34.
Merujuk data tersebut, Ganjar menyebut pemberantasan korupsi mesti diperkuat lewat tindakan tegas pemimpin negara. Salah satunya dengan menahan koruptor di lapas Pulau Nusakambangan.
“Maka teman-teman, kalau kalau kita melihat kondisi ini, setuju tidak kalau Nusakambangan itu tempat terbaik yang kita pilihkan untuk pejabat yang korupsi? Setuju tidak?” ujar Ganjar yang disambut positif dan antusias oleh para mahasiswa
Lebih lanjut, Ganjar menambahkan, ketika masyarakat sudah jengah dengan tindakan koruptif para pejabat di negeri ini, maka pimpinan negara mesti turun tangan agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan serupa.
Oleh sebab itu, Ganjar punya misi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berintegritas.
“Penguatan KPK, membikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusakambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan,” tuturnya.
Ganjar pun berharap dapat terus menekan kasus korupsi dan membuat Indonesia semakin unggul di mata dunia. Dengan mewujudkan pemerintahan bersih, kata Ganjar, pertumbuhan ekonomi pun akan turut meningkat.
“Saya kira itu (menahan napi korupsi ke Nusakambangan) yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat marah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk kalau korupsi,” pungkasnya.