GMV Tagih Realisasi Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

JawaPos.com - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang didominasi oleh wilayah perairan. Negeri ini memiliki luas wilayah laut yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi.

Karena itu, Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner (GMV), Teofilus mengatakan, besarnya wilayah lautan Indonesia membuat negara ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya kelautan. Karena itu sudah seharusnya, pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Sesuai dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan memajukan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat. Tentunya harus dibarengi dengan konsep ketahanan maritim yang mampu melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar," ujar Teofilus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (16/9).

"Kita pahami bersama, negara maritim adalah sebuah negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di lautan sebagai kuasa laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan." tutur Teofilus

Menurutnya, wujud kekuatan strategis tersebut merupakan kekuatan maritim yang terdiri armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan kekuatan angkatan laut sebagai armada perang.

"Jadi apabila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pemerintah wajib membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang (angkatan laut)," imbuhnya.

Teofilus juga menuturkan, pemerintah sudah saatnya untuk merumuskan konsep ketahanan maritim yang jelas karena begitu banyak dan tambah canggihnya berbagai ancaman yang masuk ke perairan Indonesia

"Bukan hanya ancaman tradisional saja seperti penggunaan militer untuk mengganggu kedaulatan, namun saat ini ancaman yang kerap kali dihadapi dapat berbentuk non-tradisional, seperti kejahatan siber, penyelundupan orang, barang, senjata, dan narkotika, termasuk teknologi kapal tanpa awak yang masuk tanpa identitas di wilayah perairan Indonesia baru-baru ini," ujar Direktur Eksekutif GEMU VI.

Sebab menurut Teofilus, konsepsi pemahaman untuk ketahanan maritim, sifatnya masih spasial dan belum terintegrasi dan dieksplorasi secara mendalam. Khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.

Termasuk menningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas Militer (Fasmil) yang rawan dengan konflik kawasan guna pengamanan kepentingan dan keamanan maritim agar dapat memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia

"Seperti di bitung sulawesi utara yang berbatasan dengan filipina, kepulauan anambas yang berbatasan dengan laut cina selatan ,NTT yang berbatasan dengan benua australia , Nias yang berbatasan dengan samudera Hindia sebagai pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain" pungkasnya.