Mahfud MD Respons Kabar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang Diduga Dukung Ganjar Pranowo

Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka.

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons kabar, beredarnya pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso yang mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo itu menyebut bahwa pakta integritas itu terbit pada Agustus 2023 lalu, saat Ganjar masih belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU RI.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi bahasanya," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (14/11).

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini menegaskan, pakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia pun memastikan, pakta intrgritas itu tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," tegas Mahfud.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan mendalami dugaan beredarnya dokumen pakta integritas yang diduga ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Sebab, salah satu poin pakta integritas itu berisi upaya untuk memenangkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan Pakta Integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).

Hal ini setelah beredar dokumen Pakta Integritas seiring penangkapan KPK terhadap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Pakta Integritas itu berisi data diri Yan Piet disertai lima poin pernyataan. 

Dalam poin keempat, terdapat pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60% +1, untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Firli menekankan, pihaknya akan memastikan apakah dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong itu, didapat dari hasil penggeledahan KPK.

"Tapi nanti akan saya cek darimana rekan-rekan darimana, apakah ada di KPK atau tidak nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidikan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj Bupati Sorong," pungkas Firli.