Ganjar: Pemerataan Pembangunan Itu Penting, Inisiatif Daerah Harus Cepat

GENERASI PENERUS BANGSA: Salah satu misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.

JawaPos.com - Bacapres Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu, dia sampaikan saat bertemu masyarakat Karo, di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga: Tampilkan 80 Universitas Top Eropa, EHEF Hadir Lagi di 3 Kota Indonesia

Masyarakat menyampaikan kekhawatirannya terkait ketidakseimbangan pembangunan antara provinsi dan ibu kota, serta menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap daerah di luar Jawa.

Ganjar pun merespons keprihatinan tersebut dengan menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah. Baginya, inisiatif dari daerah perlu ditingkatkan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud dengan efektif.

Baca Juga: Alex Marquez Pecundangi Martin dan Bagnaia, Berikut Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia

"Pemerataan itu penting. Ketika dulu itu tuntutannya adalah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu sampai kabupaten/kota. Ketika itu diberikan, harusnya inisiatif dari daerah itu harus lebih cepat," ungkap Ganjar, Sabtu (11/11).

Saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar masih ingat upayanya dalam memperbaiki infrastruktur dan menangani masalah korupsi. Ia mengusung tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' sebagai bentuk komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan transparan.

Baca Juga: GGP Raih Penghargaan Indonesia's SDGs Award 2023 dari Kementerian PPN/Bappenas

Ganjar juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam mendampingi proses pembangunan. Ia memahami perlunya investasi yang didorong oleh partisipasi aktif pemerintah daerah, dengan kemampuan merespons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan bisa merata.

Baca Juga: Mohammad Tabrani, Pencetus Bahasa Persatuan dari Pamekasan Jadi Pahlawan Nasional

Ganjar menegaskan, pemerintah pusat dapat berperan dalam mengintervensi untuk mengurangi ketimpangan wilayah. "Maka kalau bicara ketimpangan wilayah. Itu sebenarnya pusat nanti yang bisa mengintervensi. Tapi jangan sampai juga nanti duitnya keluar, tapi misalnya terjadi apa-apa. Ini butuh tokoh masyarakat bisa mendampingi," tegasnya.

Editor: Banu Adikara