Ganjar Hormati Putusan MK yang Tolak Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

Pasangan Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Mbloc Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun syarat capres-cawapres. Ganjar menghormati hadirnya putusan tersebut.

Sebab, putusan MK tidak bisa banding. Sehingga setiap putusan konstitusi harus dihormati.

"Semua putusan MK harus kita hormati karena tidak ada lembaga banding ya, final n binding, terima saja," kata Ganjar di Mbloc Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menolak perkara gugatan nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro.

"Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10).

Baca Juga: Profil Eca Aura, TikToker yang Akrab dengan Anak Ganjar Pranowo, Ternyata Anak Konglomerat Jawa Timur

Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan menggugat pasal 169 huruf q dan huruf d mengenai syarat bahwa capres dan cawapres harus bebas dari persoalan HAM. Pemohon dalam gugatannya, meminta MK untuk mengubah pasal 169 huruf q UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan.

Baca Juga: Waketum Hanura Sebut Gibran Masih Juru Kampanye Ganjar-Mahfud

Selain itu, pemohon juga meminta agar MK memperluas norma pasal 169 huruf d UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan frasa, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi.

"Mahkamah menilai permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 kehilangan objek dan pengujian Pasal 169 huruf d UU 7/2017 telah kehilangan objek," pungkas Anwar Usman.

Editor: Dimas Ryandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ganjar Hormati Putusan MK yang Tolak Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Ganjar Hormati Putusan MK yang Tolak Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

Tags

Artikel Terkait

Yusril: Negara Tidak Boleh Kuasai Profesi Kesehatan, Harus Beri Kepastian Hukum

UU Kesehatan Digugat ke MK, Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah Kelola Pendidikan Dokter Spesialis

Komisi III DPR Sebut MKMK Tak Berwenang Koreksi Pengangkatan Adies Kadir jadi Hakim MK

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com