Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 20 September 2023 | 14.48 WIB

Kritisi PSN yang Timbulkan Konflik Seperti di Rempang, Anies Sebut Kurang Partisipasi Publik

Anies Baswedan dan Veronica Tan duduk bersama di acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh KOMIT pada Jumat (15/9). - Image

Anies Baswedan dan Veronica Tan duduk bersama di acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh KOMIT pada Jumat (15/9).

JawaPos.com - Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi jalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah pusat sehingga membuat konflik agraria di beberapa lokasi terjadi.

Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab berkenaan dengan catatannya soal 32 konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan 11 konflik itu terjadi lantaran PSN, termasuk yang terbaru adalah Proyek Rempang Eco-city.

"Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha," jawab Anies dalam agenda "3 Bacapres Bicara Gagasan" dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9).

Anies mengakui bahwa PSN mulanya merupakan langkah baik demi percepatan pembangunan yang kemudian berefek pada percepatan kesejahteraan warga. Namun, dari segi eksekusinya masih banyak catatan.

"Idenya untuk mempercepat itu fine. Itulah yang kita harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat," ungkapnya.

Oleh karena itu, jika terpilih menjadi presiden pada 2024 nanti, Anies mengatakan bahwa dalam proses penentuan suatu proyek masuk PSN atau tidak, dirinya akan membuka obrolan seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Jadi penentuan PSN-nya itu kunci. Lalu di situ perlu partisipasi publik. Kita seringkali tidak tahu kenapa sesuatu masuk menjadi PSN. Harus ada transparansi, agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

"Sehingga ini tidak akan menjadi tempat untuk titipan. kalau tempatnya jadi titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip, dan kita tidak tahu prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam kategori PSN," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, transparansi dan pelibatan publik menjadi kunci agar terselenggaranya PSN tidak menimbulkan gejolak. Hal paling pertama yang dapat dilakukan adalah sejak penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi gagasan PSN itu sendiri bukan gagasan yang bermasalah, tetapi kriteria masuk PSN-nya harus dibuat transparan, jelas," pungkas Anies.

Editor: Edy Pramana
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore