Tepis Isu akan Hengkang dari Kerja Sama dengan PDIP, PPP Tegaskan Konsisten Dukung Ganjar

RAPAT PERDANA: Dari kiri, Ketum parpol pengusung dan pendukung capres Ganjar Pranowo yakni Mardiono (PPP), Oesman Sapta Odang (Hanura), dan Hary Tanoesoedibjo usai melakukan rapat konsolidasi.

JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menepis isu akan hengkangnya PPP, dari kerja sama politik bersama PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024. 

Baca Juga: Diduga Terlibat Pelecehan Seksual, Aktor Spanyol Gabriel Guevara Ditangkap

Mardiono menegaskan, dukungan terhadap Ganjar merupakan konstitusi yang sudah disepakati PPP dalam keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jogjokarta.

“Konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Jogjakarta bahwa PPP mengusung mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerja sama politik dengan PDIP Perjuangan,” kata Mardiono usai menggelar rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9).

Mardiono menjelaskan, kesepaktan yang dibangun PPP tidak hanya sebatas dengan PDIP, tetapi juga mengikat dengan partai lainnya seperti Partai Hanura dan Perindo. Karena itu, ia memastikan tidak mungkin hengkang untuk menggeser dukungan politiknya ke Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

“Saya sampaikan bahwa PPP itu usianya sudah 50 tahun dan sejak didirikannya PPP selalu taat azas terhadap konstitusi partai. Jadi PPP prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai,” tegas Mardiono.

Meski demikian, Mardiono mengaku, keputusan Rapimnas tidak diharamkan untuk berubah. Namun, terdapat mekanisme panjang dan tidak bisa mendadak, apalagi sepihak.

Baca Juga: Polrestabes Surabaya Gelar Pasukan Operasi Zebra 2023

“Apakah Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? boleh, tetapi ada mekanismenya, mekanismenya apa? setidaknya ada Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti mukernas, (musyawarah kerja nasional) dan itu harus pula keputusan yang diambil secara kolektif (bersama),” ucap Mardiono. (*)