Sejarah Harus Diluruskan, Asvi Ungkap Narasi Orba Ciptakan Kudatuli

JawaPos.com - Sejarawan Asvi Warman Adam menyatakan, narasi peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) masih berbau penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto. Sebab sejak awal, media massa sudah semacam dipaksa melayani narasi kekuasaan tersebut.

Asvi mengatakan, dirinya sangat khawatir dengan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru dalam mengajar murid-murid di sekolah. Sebab, sejarah mutakhir 2008, masih menyudutkan PDI atau PDIP. Karena yang dituding melakukan kekerasan adalah pendukung Megawati. Ini mengkhawatirkan jika terus masih menjadi rujukan guru-guru yang mengajarkan sejarah," kata Asvi Warman Adam saat berbicara dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", di Jakarta, Senin (27/7).

Dia lalu mengutip sejumlah kalimat di buku sejarah yang resmi. Disitu disebutkan bahwa pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati terkonsentrasi di Megaria dan mencoba menembus blokade aparat. Kalimat berikutnya, massa membakar sejumlah bangunan seperti Gedung Bank Kesawan dan showroom mobil.

Kemudian, Asvi juag menggarisbawahi, kalimat dalam buku itu yang menuliskan bahwa 'massa membakar apartemen' dan tak disebutkan pelakunya. Hanya tertulis massa. Namun kalimat itu di antara kalimat yang menyangkut pendukung Megawati.

"Orang awam akan membaca bahwa yang membakar itu adalah pendukung Megawati. Jadi menurut saya ini harus diluruskan di dalam buku yang jadi pedoman guru mengajarkan sejarah," urainya.

Menurutnya, sejak 2 Oktober 1965, rezim Orba sudah melakukan kontrol ketat terhadap media massa sebagai medium penyebar pesan atau narasi sejarah versi penguasa Orde Baru. Dia mengingat bahwa di sekitar kejadian 27 Juli 1996, Kassospol ABRI saat itu Syarwan Hamid mengumpulkan media massa.

"Tanggal 28, media massa dikumpulkan oleh Syarwan Hamid. Pimred-pimrednya dikumpulkan untuk menyampaikan narasi penguasa saat itu," kata Asvi.

Lebih jauh, Asvi juga merefleksikan, bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Orba masih bersifat impunitas. Artinya masih tak ada yang diselesaikan secara tuntas. Banyak pelanggaran HAM berat 1965 sampai 1998 masih terkatung-katung.

"Meskipun kita sedang hadapi wadah corona, seyogyanya sehabis masalah itu, kita berupaya juga mencoba menyelesaikan masalah HAM masa lalu sehingga bangsa ini tak menanggung terus beban ini sepanjang masa," tuturnya.

Asvi juga menuturkan, ternyata ada aspek internasional melingkupi peristiwa kudatuli itu. Sebab pada 23-25 Juli 1996, Menlu AS Warren Christopher datang ke Indonesia untuk hadir di pertemuan menteri-menteri luar negeri. Kemudian, pada kesempatan itu, Christopher sempat bertemu dengan Komnas HAM dan Menlu Rusia Primakov.

Namun, lanjut Asvi, menurut penuturan mantan Ketua MPR RI Alm. Taufiq Kiemas, sebenarnya pada 28 Juli 1996, Menlu Christopher akan bertemu dengan Megawati.

"Jadi rezim Orba tak ingin terjadi pertemuan antara Megawati dengan Menlu AS yang memberi perhatian dengan masalah HAM ke Indonesia dan beberapa negara lain di dunia. Ini aspek penting juga, bahwa peristiwa itu terjadi sehari sebelum terjadi pertemuan antara Megawati dan Warren Christopher," bebernya.

Nah, jika bertanya soal dalang peristiwa itu, Asvi mengisahkan tulisan wartawan senior Rosihan Anwar yang rumahnya tidak jauh dari kantor PDI. DI hari kejadian, kebetulan Rosihan berolahraga dan mendekat dengan Kapuspen ABRI saat itu, Amir Syarifuddin. Dia mengaku mendengar langsung bagaimana Amir bicara dengan Sutiyoso lewat walkie talkie,

“Yos, masuklah ke dalam. Ini hari sudah siang. Kita terlambat nanti. Rosihan mengungkap bahwa semua kejadian ini permainan Soeharto dengan ABRI-nya," ujar Asvi.

Selain itu, ada juga tulisan yang mengungkap adanya pertemuan pada 24 Juli 1996 di Markas Kodam Jaya. Dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai peran dalam peristiwa itu sebagaimana terungkap dalam buku Peter Kasenda.

"Ada pertemuan 24 Juli 1996 di Markas Kodam Jaya, dipimpin SBY dan disitu dibicarakan juga rencana mengambil alih kantor PDI. Jadi ada beberapa kemungkinan dalang atau aktor intelektual kejadian itu. Sempat ditulis di media massa, tapi tak sampai ke pengadilan," urai Asvi.

Namun satu yang jelas, kata Asvi, peristiwa 27 Juli 1996 adalah awal perlawanan rakyat yang sistematis terhadap rezim Orba. Karena rakyat merasakan benar tekanan keras kepada masyarakat dan parpol. "Kejadian ini juga sekaligus awal kejatuhan Orba di 1998," imbuh Asvi.‎

Sementara di tempat yang sama, ‎aktivis Petrus Haryanto mengungkapkan, bahwa rezim Orde Baru (Orba) Soeharto sudah sejak awal berusaha mengkambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang dibalik peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996.

Saat kejadian, Petrus memang beraktivitas di PRD bersama Budiman Sudjatmiko, yang kini adalah kader PDIP. Menurutnya, beberapa hari sebelum peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) dirinya diperlihatkan koran yang mengupas deklarasi PRD yang digambarkan sebagai penjelmaan PKI yang harus dihancurkan. Namun, peristiwa yang membuat pihaknya sudah memprediksi akan ada kejadian besar yang di desain oleh penguasa adalah ketika dia berbicara dengan Alm. Munir, aktivis HAM saat itu.

"Saya ingat perjumpaan dengan Almarhum Munir, dia mengatakan 'Petrus, ada data dari intelijen bahwa kantor PDI akan diserbu. Kalau perlu jatuh korban. Terus akan diciptakan kerusuhan dan kalian menjadi kambing hitam'. Perkataan Munir jelas dan saya sampaikan ke kawan-kawan. Bahwa kantor PDI akan direbut dan kita akan menjadi tumbal peristiwa itu. Tapi saat itu kita tak tahu kapan akan direbutnya," beber Petrus.

Namun, ada kejadian aneh karena sekitar pukul 02.00 WIB di 27 Juli 1996, ada wartawan dari media Gatra yang mendatangi sekretariat mereka. "Jam 2-3 pagi dini hari, kita bingung kok ada wawancara? Kita baru ngeh, sebentar lagi akan ada kejadian luar biasa," imbuhnya.

Dirinya pun menuliskan surat yang dituliskan di kertas kecil-kecil untuk disebar ke seluruh aktivis di jalan. Isinya menginstruksikan agar semua mundur dan tak mendekat ke kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Baru beberapa menit instruksi saya, bis tingkat PPD meledak di depan RSCM. Massa begitu banyak dipukul mundur menuju Saint Carolus. Habis mobil meledak, di sepanjang jalan terjadi pembakaran, entah siapa yang memulai. Entah skenario by design, tetapi hanya satu gedung militer terbakar, kebanyakan gedung bank dan dealer," bebernya.

"Setelahnya banyak mobil PPD juga dibakar. Pertokoan dilempari. Itu manifestasi dari kemarahan bahwa Soeharto tega betul melakukan perebutan itu dan berdarah-darah. Sampai malam terjadi proses perlawanan itu. Dan ketika rakyat ada di jalan, kami sudah mundur dan bersembunyi karena tahu kita akan dijadikan kambing hitam. Kita rapat dan siapkan jawaban dan aksi jika dikejar," tambahnya.

Namun, narasi penguasa orba saat itu benar-benar terjadi. Dimana pada 29 Juli, PRD disebut sebagai dalang kerusuhan dan penjelmaan PKI. Petrus dan kawan-kawan diburu, bahkan Pemerintah juga mengorganisir organisasi sosial politik. Petrus ingat, pada 11 Agustus 1996, dirinya ditangkap bersama Budiman ketika berada di kediaman kakak Romo Sandyawan. Bersama Budiman, dirinya menolak tawaran penyelamatan dari berbagai individu untuk melarikan diri ke luar negeri.

"Kami tertangkap 11 Agustus. Aku dan Budiman, dibawa ke sebuah tempat. Saya ditodong pistol di perut, dibawa ke sebuah tempat. Dan saya ingat karena mata saya tak ditutup, saya bisa melihat setelah perempatan Mal Pejaten Village, belok kanan, ada jalan menuju perbukitan. Disitu ada tulisan Wisma Sudirman. Disitu tempat rahasia, dimana tempat penyiksaan, interogasi, ada penjara, selnya, lapangannya. Tapi masyarakat sekitar situ tak ada tahu tempat rahasia Badan Intelijen ABRI," bebernya.

Di tempat itu, dia mengaku disiksa dan ditahan. Pada 29 jam pertama, dirinya tak boleh istirahat dan diinterogasi terus menerus. Setelah 7 hari disekap, Petrus mengaku akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Agung dan ditahan di sana selama 3 bulan, sebelum akhirnya dipindah ke Cipinang dan diadili.

Sementara itu, moderator diskusi yang juga sejarawan Bonnie Triyana menjelaskan, narasi yang mayoritas disampaikan ke masyarakat adalah bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah aksi kekerasan massa Pro-Soerjadi yang ingin merebut kantor DPP PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Dimana Soerjadi 'disponsori' rezim Orde Baru (Orba) karena saat itu Megawati terpilih sebagai ketua umum partai. Jadi insiden itu adalah insiden perebutan kantor DPP PDI.