Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 15 Agustus 2023 | 00.55 WIB

Elite PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Beri Perintah Kepada Jokowi untuk Atur Koalisi Pilpres 2024

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak bangsa Indonesia mensyukuri dan merawat Pancasila dan keberagamaan yang ada. Itu ia tegaskan karena menurutnya masih ada propaganda Islam versus Nasionalis. - Image

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak bangsa Indonesia mensyukuri dan merawat Pancasila dan keberagamaan yang ada. Itu ia tegaskan karena menurutnya masih ada propaganda Islam versus Nasionalis.

 
JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah merespons dugaan deklrasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres, karena mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basarah meyakini, 
Presiden Jokowi tak akan melakukan hal seperti itu.
 
"Kalau (dugaan) itu tanya sama Pak Jokowi, tanya sama ketua umum PAN, ketua umum Partai Golkar. Kalau bagi kami PDIP, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) sangat memegang teguh kedaulatan parpol yang dipimpinnya, karena memang Bu Mega sangat konstitusional sekali orangnya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8). 
 
Ia pun menegaskan, Megawati tak pernah mengistruksikan kepada Presiden Jokowi untuk mengatur atau merancang koalisi di Pilpres 2024. Sebab, Megawati diklaim seorang yang demokratis.
 
 
"Beliau (Megawati) sangat konstitusional di dalam memimpin parpol dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Karena bagi Bu Mega konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis kita, di dalam hukum dasar tertulis kita itu Pasal 6a ayat (2) UUD NRI 1945 diatur ketetuan bahwa calon presiden dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebeleum pemilu dimulai dan parpol itu pimpinan eksekutifnya," ucap Basarah. 
 
 
Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan, Megawati dipercaya oleh seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menentukan arah koalisi di Pemilu 2024.
 
"Ketua umum Bu Mega oleh kongres diberikan hak prerogatif untuk menentukan keputusan-keputusan strategis. Aturan konstitusi bernegara itu lah yang Ibu Mega pegang," tegas Basarah. 
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung, bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto, pada Pemilu 2024. Menurut Jokowi, itu merupakan urusan dari masing-masing partai politik (parpol). 
 
"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8).
 
Kepala negara menegaskan, dirinya memberikan kebebasan kepada para partai politik pendukunh pemerintah, dalam membangun kerja sama politik untuk menghadapi Pemilu 2024. Terlebih, terkait urusan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
 
"Ndak, ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai, saya presiden," pungkas Jokowi.
Editor: Dimas Ryandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore