Jokowi Rebut 51 Persen Saham Freeport, Ma'ruf Amin: Jangan Nyinyir!

JawaPos.com - Pemerintah berhasil mengambil alih 51 persen saham kepemilikan PT Freeport Indonesia. Keberhasilan ini dianggap tidak lepas dari peran Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin memuji kinerja pasangannya di Pilpres 2019 itu. Menurutnya hal seperti ini harus diapresiasi oleh seluruh pihak.

"Kita harus memberi apresiasi tinggi karena kita sudah berhasil mengambil alih saham Freeport, dari 9 persen jadi 51 persen," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).

Maruf memastikan kepemilikan saham mayoritas untuk Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Karena selama 50 tahun lebih, kepemilikan negeri ini atas tambang di wilayah Papua itu hanyalah 9 persen.

"Perolehan 51 persen saham itu luar biasa. Beberapa presiden tak mampu ambil itu. Pak Jokowi luar biasa bisa mengambil porsi 51 persen," imbuhnya.

Lebih lanjut Ma'ruf menilai Freeport selalu mengundang kegaduhan sejak lama. Namun, dalam proses akuisisi kali ini hal itu tidak terjadi. Sehingga Jokowi dianggap telah bekerja dengan baik.

"Sangat cantik caranya bisa memperoleh 51 persen saham ini. Pasti dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan sehingga tak gaduh," jelasnya.

Dan melihat bagaimana sebelumnya Jokowi juga berhasil mengembalikan Blok Mahakam dan Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi, Kiai Ma'ruf semakin menghargai. Baginya, semua itu merupakan keberhasilan luar biasa dalam membangun Indonesia lebih baik.

Mantan Rais Aam PBNU itu juga meminta agar para pihak tidak nyinyir atas prestasi itu. Terutama para lawan politik Jokowi. Dengan menggunakan alasan pembelian saham itu didanai oleh utang.

Kata kiai yang dikenal ahli ekonomi syariah itu, utang dalam bisnis itu adalah hal biasa. Bahkan dalam kadar tertentu, bisnis mewajibkan adanya utang sebagai bagian dari aset. Yang penting, utang itu diambil untuk sesuatu yang bisa dikembangkan secara produktif, seperti tambang Freeport itu.

"Dalam bisnis itu, ambil utang, bisnis berjalan, utang dibayar, lalu utang lagi untuk mengembangkan bisnis. Itu biasa. Tak masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa dikembalikan lewat produksi," terang Ma'ruf.

"Jadi saya kira pengambilalihan saham Freeport ini justru harus diberi penghargaan. Jangan dinyinyiri oleh isu-isu yang sebenarnya tak perlu," pungkasnya.