Seluruh DPD Provinsi Tolak Munaslub, Bandul Golkar Searah Pilihan Jokowi

JawaPos.com – Suara-suara tuntutan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) belakangan juga mendapat tentangan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Golkar Indonesia. Penolakan itu disampaikan seusai mereka menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan di Bali, Minggu (30/7) malam, itu juga terungkap wacana dukungan Partai Golkar di Pilpres 2024. Bandul lebih mengarah ke Prabowo Subianto, bacapres yang diusung Koalisi Indonesia Raya (KKIR). Namun, sikap resmi Partai Beringin akan disampaikan pada momen yang tepat.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji mengatakan, sebanyak 38 ketua DPD tingkat provinsi se-Indonesia menolak keras wacana munaslub yang akhir-akhir ini disuarakan. Kini, tidak ada lagi rencana munaslub Partai Golkar.

Anggota DPR asal Surabaya itu menegaskan, sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, hanya DPD provinsi yang berhak mengusulkan munaslub. Semua DPD sepakat mendukung Airlangga sebagai ketua umum.

’’Dengan penegasan ini, maka wacana munaslub tutup buku,’’ ujar Sarmuji kepada Jawa Pos Senin (31/7).

Soal kepastian arah dukungan Partai Golkar di Pilpres 2024, DPD menyerahkan penuh kepada ketua umum. Namun, suara mayoritas DPD ingin dukungan Golkar searah dengan Presiden Joko Widodo.

’’Tantangannya adalah bagaimana bisa membaca dengan tepat, kira-kira ke mana isyarah Pak Jokowi terhadap capres yang ada,’’ kata alumnus Universitas Jember itu.

Sarmuji tak menampik, dalam silaturahmi DPD Partai Golkar itu muncul wacana untuk mendukung Prabowo. Dengan pertimbangan, cara pandang dan visi kebangsaan Prabowo tidak jauh berbeda dengan Golkar.

Sebab, ketua umum Gerindra yang juga menteri pertahanan itu pernah menjadi kader beringin. ’’Beliau (Prabowo, Red) pernah ditempa di Golkar,’’ ungkapnya.

Yang pasti, DPD menekankan bahwa dukungan Golkar terhadap capres itu harus tetap searah dengan Jokowi. Jika nanti arah Jokowi ke nama lain, Golkar bakal menyesuaikan.

’’Tapi, keputusan koalisi dan dukungan kepada capres, sesuai hasil munas, rakernas, dan rapimnas, diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum (Airlangga, Red),’’ ucap Sarmuji.

Sementara itu, penolakan munaslub juga disuarakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, munaslub justru akan menjatuhkan marwah Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pemilu. Dalam keadaan solid saja, Golkar belum tentu menang. Apalagi jika sampai terpecah.

JK menegaskan, semua kader harus bersatu. Solid dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, harus menghormati mandat yang telah diberikan ke Airlangga sebagai nakhoda.

’’Yang penting, kita bersatu supaya bisa terpilih. Baik eksekutif maupun legislatifnya,’’ tegas JK seusai menjadi keynote speech dalam acara Anak Muda untuk Politik di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

JK meminta Golkar dapat menjadi partai mandiri. Tidak terlalu bergantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik. Dia menyebut Golkar agak telat dalam mengambil langkah politik di pencapresan 2024 karena pengurus terlalu bergantung pada koalisi. Dia berharap Golkar bisa memperoleh posisi wakil presiden. Dengan begitu, dapat berpengaruh pada elektabilitas Golkar. (lum/c18/hud)