Fahri Hamzah Desak Pansus Angket KPK Panggil Jokowi, Ini Tujuannya

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam Pansus Angket KPK di DPR. Pasalnya, kepala negara bertangung jawab secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.

Fahri menuturkan, presiden perlu ditanya tanggapannya terhadap KPK. Apakah wajar di satu sisi presiden berbicara anti korupsi, memberantas korupsi, memiliki prestasi dalam pemberantasan tersebut, sementara di satu sisi setiap harinya ada orang yang ditangkap karena korupsi.

"Nah yang kayak begini kalau menurut saya sih angket seharusnya juga manggil presiden. Ini ada apa? Presiden sadar nggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini, presidennya bengong dan kaya jadi konsumen," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Padahal kata Fahri, yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara adalah presiden. Namun presiden sendiri sampai tidak tahu jikalau misalnya ada penangkapan hakim.

Karena itu, menurut Fahri, penangkapan terhadap pejabat tentu sangat menyangkut kredibilitas negara. Sebab, jika negara diisukan di luar negeri sebagai negara korup, tentu pemodal atau investor luar juga enggan untuk datang.

"Itu tanggungjawab presiden. Tapi pertanyaannya presiden sadar nggak dengan kondisi seperti ini,” tegas Fahri.

Karena itu sebaiknya, kata Fahri, di akhir angket KPK, perlu ditanya kepada presiden mau kemana dalam arah pemberantasan korupsi itu. “Ia presiden harus ditanya, presiden mau kemana?" sebut dia.

Karena itu, pemanggilan presiden perlu dilakukan ketika pansus tuntas mengumpulkan bukti dan memanggil KPK. 

“Sudah saatnya menjelang keputusan, rekomendasi. Presiden ditanya, Pak presiden sampeyan mau kemana dengan keadaan ini? Bapak mau lolos kontrol terus tiap hari keadaan begini," pungkas Fahri.