Setya Novanto Resmi Ditahan, Ketum Baru Golkar Tunggu Kode Jokowi

JawaPos.com - Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) karena kasus korupsi e-KTP. Golkar pun kini mulai harus mencari pengganti ketua umumnya.  

Menanggapi hal itu, Politisi Golkar Yorrys Raweyai mengatakan saat ini pengurus parpolnya mulai berpikir untuk segera mencari pengganti Novanto, karena 2018 dan 2019 sudah memasuki tahun politik dengan adanya Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

“Tidak ada alternatif lain, segara harus ada perubahan dalam waktu yang secepat-cepatnya, termasuk pergantian ketua umum,” ujar Yorrys saat dihubungi, Jumat (17/11).

Menurut Yorrys pengganti Setya Novanto harus mengikuti atau mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, selama ini partai yang identik dengan warna kuning ini telah jauh-jauh hari mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah.

“Jadi kita tinggal lihat gesturnya Jokowi saja mau‎ ke siapa," katanya.

Yorrys mengaku sampai saat ini ada satu nama yang dinilai cocok mengantikan Setya Novanto, yakni Menteri Perindustrian Airlanga Hartarto. "Sekarang itu kelihatannya Airlangga Hartarto," ungkapnya.

Yorrys juga menyarankan pengurus Partai Golkar jangan menunda untuk melakukan konsolidasi. Sebab setelah dua kali ditetapkan tersangka oleh KPK, menunjukkan bahwa Golkar perlu kepemimpinan yang baru.

"Jelas dong sudah jelas maka ke depan lakukan konsolidasi," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya KPK telah menyampaikan secara resmi penahanan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Kata juru bicara lembaga antirasuah, Febri Diansyah, hal itu dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.

"Tersangka SN diduga keras melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan pihak lain dalam kasus KTP elektronik dan menahan selama 20 hari terhintung 17 November sampai 6 Desember di rutan negara kelas satu Jakarta Timur cabang KPK," ungkap Febri saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/11). 

Ikuti terus perkembangan berita ini di:

Kasus Setya Novanto