Marak Kasus Perundungan Anak, Puan Kritisi Kurangnya Pendidikan Antibullying

JawaPos.com–Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan stakeholder di bidang pendidikan meningkatkan pengawasan di sekolah. Hal itu buntut maraknya kasus perundungan yang dilakukan anak remaja.

Dia juga mendorong, pemerintah memperbanyak program-program antibullying di sekolah. Maraknya kasus perundungan yang dilakukan anak-anak di bawah umur harus menjadi evaluasi bersama.

”Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (13/9).

Beberapa kasus perundungan yang melibatkan anak di bawah umur antara lain peristiwa perundungan yang menimpa siswa sekolah negeri kejuruan di Gorontalo. Korban diduga dipalak dan dipaksa menenggak minuman keras oleh beberapa siswa lain di lingkungan sekolah.

Selain itu, peristiwa tragis menimpa siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Anak perempuan berusia 13 tahun itu diperkosa hingga akhirnya meninggal dunia oleh 4 orang pelaku yang merupakan temannya. Usia pelaku berkisar antara 12 hingga 16 tahun.

Bahkan belum lama ini, bullying juga terjadi di salah satu SMP di Gowa, Sulawesi Selatan. Seorang siswa dianiaya teman sekelasnya hingga terkapar. Video perundungan dengan aksi kekerasan itu viral di media sosial.

Puan menyatakan, masih banyaknya kasus perundungan pada anak membuktikan masih ada yang kurang pada sistem pendidikan di Indonesia.

”Harus dicari akar masalahnya itu apa, dan solusi yang komprehensif. Masalah perundungan di sekolah perlu diatasi dari hulu ke hilir, dan pastinya perlu melibatkan lintas sektor. Baik itu pendidikan, sektor perlindungan anak, kesehatan untuk urusan psikologi, sampai bidang hukum,” papar Puan.

Puan menilai, program antibullying di sekolah harus semakin diperbanyak. Secara khusus, dia mendorong pemerintah menciptakan program pendidikan khusus untuk mengatasi masalah bullying di sekolah.

”Misalnya edukasi rutin kepada siswa tentang bahaya bullying yang memiliki risiko besar baik bagi korban maupun pelaku. Termasuk sosialisasi soal ancaman yang bisa didapat dari perilaku bullying,” tutur Puan.

Dia menekankan, sekolah bisa melibatkan pihak eksternal yang berperan sebagai bentuk pembinaan. Misalnya lembaga anti narkoba, psikolog, dan influencer pendidikan. 

”Anak-anak juga perlu semakin banyak diberikan ruang melakukan kreativitas agar waktunya bisa lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat,” terang Puan.