Ini Sikap KPAI Soal Full Day School

JawaPos.com - Kebijakan full day school (FDS) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terus mendapatkan penolakan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ‎(KPAI) Susanto mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang didasari pada Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 

“Sebetulnya, masing-masing sekolah atau madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur dan memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar," ujar Susanto dalam konfrensi pers di kantor KPAI, Jalan Tengku Umar, Jakarta, Selasa (15/8).

Untuk itu, KPAI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Jangan sampai polemik soal full day school dibiarkan terlalu lama. 

Hal ini, kata dia, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga dampak negatif dari berlarut-larutnya kontroversi kebijakan itu. "KPAI meminta Presiden Jokowi bersikap cepat dan tetap atas kontroversi kebijakan full day school," katanya.

Ditambahkan Susanto, kebijakan penyeragaman lima hari sekolah atau 40 jam per Minggu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak.

Penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah telah melanggar hak orang tua atau wali, untuk memiliki waktu yang seimbang dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya. 

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang isinya negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.